dutapublik.com, BLORA – Ketua Komisi D DPRD Blora Ahmad Labib Hilmy, mengapresiasi terbitnya buku berjudul Mengawal Program Bantuan Pangan di Blora.
Menurutnya, buku yang ditulis oleh Ahmad Adirin, selaku jurnalis Liputan6.com ini sangat baik dan berkualitas. Ia menyapaikan, pemikiran yang diaktualisasikan dalam bentuk tulisan menjadi kritik dan masukan adalah hal yang luar biasa dan sangat mendidik.
“Ini kan untuk perbaikan sangat bagus. Pertanggungjawabannya moralnya sangat luar biasa. Ini jangan diartikan kritik sebagai kebencian. Kalau kritik sudah diaktualisasikan dalam bentuk tulisan sudah tentu niatnya sangat baik dan membangun. Kritik untuk perbaikan.”
“Mau tidak mau harus kita terima karena memang dinamika terjadi di lapangan, seperti yang ada di buku ini,” kata Gus Labib saat peluncuran buku di kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, padacKamis (30/12/2021).
Lebih lanjut, Gus Labib menambahkan, jangan sampai kritik yang ada di dalam buku dimaknai sebagai kebencian tetapi itu untuk introspeksi diri agar ke depannya lebih baik lagi.
Buku Mengawal Program Bantuan Pangan di Blora ini dikemas dengan bahasa santai dan enak dibaca semua kalangan. Pasalnya, penyusunan buku tersebut melibatkan sejumlah editor, yakni Jatmiko, wartawan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Bojonegoro dan MA Rohman, wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban.
“Buku ini saya cetak atau diterbitkan oleh lembaga Ladang Kata, Bantul Jogjakarta,” ucap Adirin.
Keterangan Gambar 2: Ahmad Adirin, Saat Kegiatan
Dalam buku tersebut mengupas sejumlah fakta-fakta terkait dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Blora, memburu dalang E-Warong fiktif, gerak cepat aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan hingga pemecahan kasus dan solusinya.
“Sebelum saya jadikan buku, persoalan BPNT di Blora juga sudah pernah saya angkat di media dengan harapan bisa menekan pelanggaran dalam penyaluran program pemerintah pusat itu,” terang Adirin.
Dirinya hanya berharap, proses penyaluran bansos, khususnya di Blora bisa berjalan lebih baik dan proses penyalurannya sesuai peraturan pedoman umum yang ada. Sehingga hak-hak dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bisa didapatkan sebagaimana mestinya.
“Buku ini juga sebagai upaya untuk mendorong pemerintah setempat dan penegak hukum agar ikut mengawal proses pelaksanaan penyaluran bansos sampai di tingkat bawah,” terangnya.
Melalui buku ini, Ia meminta kepada semua elemen masyarakat ikut andil dalam melakukan pengawasan dan jangan takut melaporkan jika di lapangan ditemukan pelanggaran. Dengan begitu, proses penyaluran akan berjalan dengan baik dan penerima manfaat tidak ada yang dirugikan.
“Itulah yang melatarbelakangi saya berkeinginan menerbitkan buku ini,” pungkasnya. (Ysn)
