Kasum Ajukan Informasi Publik, Kades Lemahmukti: Kami Sudah Kooperatif, Namun Dia Tidak Pernah Mau Hadir


dutapublik.com, KARAWANG – Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 14 tahun 2008. Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 dijelaskan, bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Sedangkan di ayat 2 dijelaskan, bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pada BAB dan pasal yang sama ayat 12 dijelaskan, bahwa Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adalah Kasum, warga Dusun Krajan I RT. 010/005 Desa Lemahmukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten Jawa Barat, selaku pemohon informasi publik sebagaimana yang tertera dalam surat keberatan yang dilayangkannya tertanggal 31 Mei 2022 kepada Pemdes Lemahmukti belum lama ini. Di dalam surat keberatan tersebut, Kasum sebelumnya telah meminta informasi kepada Pemdes Lemahmukti sebanyak 8 poin.

“Saya sebagai pemohon informasi publik mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi yang telah saya sampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Lemahmukti perihal surat permohonan informasi tertanggal 12 Mei 2022,” tulis Kasum dalam suratnya.

Menanggapi hal itu, H. Damung menyampaikan, bahwa pihaknya sudah mengajak Kasum untuk datang ke kantor desa dengan tujuan agar bisa memberikan informasi yang diminta Kasum secara langsung.

“Kami telah memanggil Kasum melalui pesan WhatsApp dan telpon untuk datang ke kantor desa dengan tujuan untuk menyampaikan informasi apa yang dia minta. Dan saya tegaskan bahwa saya pribadi tidak menerima surat permintaan informasi publik pertama sebagaimana yang diakui oleh Kasum. Dan tanda bukti terima suratnya pun tidak ada. Kalau surat ke dua (surat keberatan) saya akui saya terima, itupun dititipkan ke aparatur desa dan tidak langsung diberikan kepada saya,” ungkapnya kepada media dutapublik.com, pada Kamis (21/7) di ruang kerjanya.

H. Damung pun merasa heran, kenapa Kasum tidak menyampaikannya langsung kepada dirinya terkait permintaan informasi publik.

“Kasum kan tahu rumah saya dan dia juga tahu nomor telpon saya, karena dia warga saya juga. Kenapa dia tidak langsung datang ke saya atau menghubungi saya. Kenapa suratnya malah dititipkan ke orang lain. Tadi malam (Rabu, 20 Juli 2022) Kasum sudah dihubungi oleh anak buah saya agar besok pagi pukul 08.00 WIB agar datang ke kantor desa dan dirinya pun kata anak buah saya siap untuk hadir.”

“Saya memanggil Kasum itu untuk memberikan informasi sebagaimana yang dia minta. Namun sampai pukul 10.00 WIB, Kasum tidak hadir, dijemput ke rumahnya tidak ada, dichat tidak ada respon dan ditelpon Hpnya pun tidak aktif. Jadi saya merasa heran, kenapa Kasum malah mati Hpnya. Padahal kita sudah kooperatif menunggu kedatangan Kasum secara baik-baik. Jadi maunya Kasum itu apa?,” bebernya.

H. Damung pun menegaskan, bahwa sebenarnya apa yang Kasum sampaikan ke pihaknya, semuanya sudah tertera di banner yang telah dipasang di depan kantor desa.

“Kasum kan meminta informasi publik ke kami selaku Pemdes, tapi ketika kami kooperatif untuk mempersilahkan datang ke kantor kami, namun dirinya tidak pernah datang. Hingga hari ini (Kamis, 21 Juli 2022) aja dia tidak datang juga, padahal malamnya sudah dipastikan dia akan datang. Surat balasan dari surat ke dua Kasum sudah kami buatkan sebelumnya, namun Kasum sendiri seolah tidak mau menemui kami. Padahal dia sendiri yang meminta informasi publik ke kami. Ada apa ini? Maunya apa?,” ujarnya.

Menurut H. Damung, pihaknya sudah mencoba menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai UU RI Nomor 14 tahun 2018, BAB III tentang Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik serta Hak dan Kewajiban Badan Publik, Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik, Pasal 7 ayat (6), yang berbunyi Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Media dutapublik.com mencoba untuk konfirmasi meminta keterangan dari Kasum melalui pesan WhatsApp dan panggilan telpon, Namun Hp yang bersangkutan tidak aktif hingga berita ini dipublikasikan. (N. Wirasasmita)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *