dutapublik, CIANJUR – Konsistensi pemerintah dalam pencapaian target penuntasan wajib belajar 9 tahun di kabupaten Cianjur, patut dipertanyakan. Bagaimana bisa meningkatkan mutu Pendidikan dasar, sedangkan persoalan mendasar saja seperti ruang kelas yang rusak belum tertangani dengan tuntas.
Ruang-ruang kelas yang rusak di SDN Sukagalih, Kampung Benda, Desa Mekargalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang sempat ramai diberitakan di beberapa media beberapa waktu lalu, itu merupakan salah satu dari ribuan ruangan kelas Sekolah Dasar negeri yang mengalami kerusakan di Kabupaten Cianjur.
Bidang Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur telah mencatat, sebanyak lebih dari 1000 lokal Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kabupaten Cianjur, alami kerusakan. ungkap Kabid Sekolah Dasar Disdikpora kabupaten Cianjur, Arifin, kepada wartawan dutapublik.com, di ruang kerjanya. Jumat (2/9).
” Yang rusak di Kabupaten Cianjur itu sudah kami data, sebetulnya itu hampir 1000 lokal lebih, sekabupaten Cianjur. Ya jadi bukan hanya di Cikalongkulon saja, banyak di tiap kecamatan juga ada,” ungkapnya.
“Upaya kami setelah mendata, kami mencoba mengusulkan kaitan dengan untuk mendapatkan bantuan, terutama dari mulai jalur DAK, mudah-mudahan dari POKIR, juga dari DAU masuk di anggaran perubahan, “
Ia mengaku sangat perihatin dengan kondisi rusaknya gedung-gedung sekolah dasar negeri yang ada di kabupaten Cianjur.
“kami juga sebetulnya sangat prihatin melihat kondisi sarana prasarana yang ada, dikaitkan dengan kenyamanan dari peserta didik untuk belajar, karena sarana juga merupakan hal yang sangat penting bagi mereka untuk bisa belajar dengan nyaman. Tentunya termasuk bagi guru juga, Ya jangan sampai pada saat proses KBM muncul kekhawatiran. Jadi upaya kami dari Disdikpora terus berupaya, Insya Allah,” tandas kabid.
Ia berharap siiring pertumbuhan perekonomian negara Indonesia, persolaan rusaknya bangunan fisik sekolah bisa secepatnya teratasi, dengan digelontorkannya bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk untuk membangun sarana dan prasarana sekolah.
“Harapan kami negara kita Indonesia semakin baik dalam hal ekonominya, sehingga bidang pendidikan juga menjadi skala prioritas untuk perbaikan-perbaikan sekolah. Karena jujur harus diakui, bahwa sekolah itu adalah tempatnya mencetak sumber daya manusia yang akan datang, ” paparnya.
Masih Kata Arifin, terkait pengkondisian pembelajaran di sekolah yang alami kerusakan ia mengimbau agar kepala sekolah dapat mengatur pembelajaran tetap berjalan. Walaupun sarana tidak atau kurang representatif, yang terpenting menurutnya, peserta didik dapat belajar serta mengedepankan keamanan peserta didik dan guru selama proses kegiatan belajar mengajar.
“Jadi belajar bisa diatur, artinya diatur bisa ada jam pagi dan jam siang. Kalau memang ruangan sudah tidak layak untuk dipergunakan, demi keamanan peserta didik kita. Jadi sementara itu diatur bisa dibagi, yang penting tidak terganggu jam pelajaran dan materi tersampaikan upayanya seperti itu. Kami terjun ke lapangan ternyata ada yang di masjid, di tempat-tempat yang memang tidak cukup representatif, tetapi minimal untuk kenyamanan peserta didik, walaupun misalnya harus duduk di tikar yang penting terlindungi dari sinar matahari, ” paparnya menjelaskan.
Ia menambahkan bahwa Kepala sekolah juga sangat bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan KBM.
“Tidak mungkin kepala sekolah, teman-teman guru membiarkan siswanya terkena air hujan ataupun kena tarik matahari saat kegiatan belajar berlangsung, ” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan terkait proses untuk mendapatkan anggaran atau bantuan itu ada mekanisme yang harus ditempuh.
“Jadi harapan Kami memang seperti itu, ada kejadian langsung ditangani ada masalah langsung dipecahkan, tetapi yang namanya anggaran dari pemerintah ada mekanisme yang harus ditempuh. Mudah-mudahan mekanisme yang kami tempuh terkabulkan untuk mendapatkan bantuan khusus terutama bagi sekolah-sekolah yang rusak, ” harapnya.
Menurunya, faktanya di lapangan bukan hanya masalah sekolah yang rusak saja, tetapi banyak persoalan lain yang sama-sama butuh penyelesaian.
“Sebetulnya di lapangan itu bukan hanya sekolah yang rusak saja, banyak yang kekurangan ruang kelas baru, dari siswanya, misalnya rombelnya ada 20 ruang kelasnya ada 15 itu juga jadi permasalahan kita bersama, ” pungkasnya. (Nie/Hans).
