Dindin Komarudin Tokoh Desa Sindangraja Pemantau Kebijakan Pemerintah
dutapublik.cim, CIANJUR – Desa membangun berbeda dengan membangun desa, artinya masyrakatlah yang pertama punya hak mengaudit dengan istilah audit berbasis masyrakat.
Prakteknya tak seformal seperti auditor APIP, Karna mulai dari perencanaan, keterbukaan dan partisipasi, sebuah wujud desa membangun. ungkap Dindin seorang tokoh Desa Sindangraja kepada dutapublik.com. Sabtu (10/9).
Lanjutnya, Dasar hukum sudah lengkap.. Pada tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah jelas ketentuannya, tertuang dalan permendagri 114/2014, dan permendagri 20/2018, ” imbuhnya.
Ia berpesan kepada masyarkat Desa Sindangraja bahwa masyarkat punya hak bertanya, meminta informasi dan mengawasi penggunaan anggaran dana oleh pemerintahan desa. Mengenai hak masyarkat serta keterlibatan masyarakat tersebut sudah diatur.
“Masyarkat Sindangraja jangan hanya berharap isu kecurigaan penyalahgunaan anggaran ditindaklanjuti oleh Auditor pemerintah, karena sudah menjadi hak masyarkat sendiri bertanya, meminta informasi, dan mengawasi. Hak-hak sebagai warga masyrakat dilindungi Undang-undang,” ungkapnya.
Lalu ia menjelaskan mengenai pasal 82 UU desa, Ketika warga bertanya maka pemerintah desa wajib memberi informasi (UU DESA PASAL 82 AYAT 2).
“Tidak ada barang/dokumen rahasia dalam penggunaan APBDes, termasuk juga Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Bahkan RAB pun wajib dibahas agar melahirkan kepercayaan publik serta melahirkan swadaya masyrakat. (pasal 42 dan 46 permendagri 114/2014), ” paparnya.
Jadi Konsep inilah menjaga kearifan lokal desa. Tidak ada rahasia-rahasian, bahkan di akhir pelaksanaan penggunaan anggaran, wajib dilaporkan dalam bentuknpertanggung jawaban di hadapan masyrakat.
“Nah, kurang lebih begini suasana cita-cita dari UU desa, yang saya fahami,” pungkasnya. (Hans).
