dutapublik.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (DPP AMHTN-SI) mengingatkan DPR agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak memberikan kekuasaan absolut kepada negara yang dapat merampas hak-hak konstitusional warga negara
Hal itu disampaikan oleh DPP AMHTN-SI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada, Senin 9 November 2026.
Ketua Umum DPP AMHTN-SI, Tri Rahmadona, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak DPR RI untuk mempercepat pembahasan dan pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai upaya menyelamatkan keuangan negara dari kerugian akibat tindak pidana ekonomi dan korupsi.
“DPP AMHTN-SI pada prinsipnya mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset, dengan catatan bahwa pengaturannya harus menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana dan kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara,” ujar Tri Rahmadona dalam keterangan tertulisnya.
Ia mengaku, DPP AMHTN-SI menyoroti lima poin krusial yang wajib diakomodasi oleh DPR RI dan Pemerintah dalam perumusan pasal-pasal RUU Perampasan Aset. Yang pertama menolak Kewenangan Absolut Negara.
“Perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang hanya berdasarkan dugaan, asumsi, atau ketidakmampuan seseorang menjelaskan asal-usul kekayaannya secara administratif tanpa proses pembuktian yang sah,” ungkapnya,
Kedua, Penerapan Prinsip _Checks and Balances_ wajib dilakukan dengan mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga penegak hukum. Pengaturan harus memisahkan secara tegas fungsi penyidikan, penuntutan, penetapan pengadilan, hingga pengelolaan aset negara.
Selanjutnya, DPP AMHTN-SI menekankan bahwa penyitaan dan perampasan aset secara permanen harus berada dalam pengawasan peradilan yang independen. Mekanisme _in personam_ atau proses hukum yang ditujukan terhadap seseorang harus menjadi jalur utama dalam pelaksanaan perampasan aset.
“Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan ( _Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB_ ) hanya dapat diterapkan secara terbatas dengan persyaratan dan pengawasan hukum yang ketat,” ungkapnya.
Ke-empat, pihaknya menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana, tetapi memiliki hubungan hukum dengan aset yang menjadi objek perampasan.
“Pembuktian awal mengenai hubungan aset dengan kejahatan tetap menjadi kewajiban negara. Regulasi ini harus menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik, seperti pasangan, ahli waris, kreditur, maupun mitra usaha,” tambahnya.
Terakhir, pengaturan mengenai kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar atau _illicit enrichment_ . Menurut Tri, pengaturan mengenai _illicit enrichment_ tidak boleh disisipkan secara tidak tepat ke dalam hukum acara perampasan aset karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma dan persoalan dalam penerapannya.
“Isu kekayaan yang tak wajar atau _illicit enrichment_ diatur secara tegas dalam hukum pidana materiil berlandaskan asas legalitas, bukan diselundupkan ke dalam hukum acara perampasan asset,” ungkap Tri.
Ia mengungkapkan, Bagi DPP AMHTN-SI, pembentukan undang-undang ini bukan hanya bagaimana negara dapat merampas aset hasil tindak pidana, tetapi memastikan kewenangan tersebut tidak berubah menjadi tindakan yang merampas hak warga negara secara sewenang-wenang.
“Undang-undang yang kuat bukanlah undang-undang yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada negara, melainkan undang-undang yang mampu membuat negara bertindak efektif sekaligus tunduk pada konstitusi,” pungkasnya.
(Nando)
