dutapublik.com, MEMPAWAH – Diduga marak terjadi kegagalan kontruksi karena banyaknya mafia, sehingga hal tersebut merugikan masyarakat kecil selaku target atau sasaran pembangunan Infrastruktur. Sangat miris sekali jika APBD yang dikeluarkan sangat besar namun kualitas dari pembangunan sangat buruk, hal itu terjadi ditengarai karena kurangnya pengawasan dari Dinas terkait.
Salah satunya adalah Pembangunan Proyek Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan jalan rabat beton yang dikerjakan diduga asal-asalan. Hal ini terjadi diduga kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Pekerjaan Pemukiman Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Mempawah serta Konsultan Pengawas dinilai tidak maksimal dalam mengawasi pekerjaan sehingga banyak proyek yang dikerjakan oleh kontraktor tidak sesuai dengan petunjuk teknis, Kamis (27/10).
Tim awak media menemukan salah satunya pembangunan proyek peningkatan jalan yang berlokasi di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang mulai dikerjakan 13 September 2022 dengan pelaksana CV. Rizki Anugrah, Sumber Dana APBD Kabupaten Mempawah T.A 2022 menelan anggaran Rp.199.521.000 dengan ukuran Panjang -+300 Meter Ĺebar -+2 Meter. Dimana saat ditemukan di lapangan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Karena dalam pekerjaan tersebut awalnya sudah ada jalan rabat beton namun kondisinya sudah sangat rusak. Saat melihat langsung pekerjaan yang dilaksanakan, campuran beton hanya terdiri dari 1/2 sak semen ditambah dengan 50 sekop pasir, lalu ditambah campuran batu 2/3 sebanyak 1 1/2 karung ukuran karung 25 kg selain itu tidak adanya pengawas dari pihak pelaksana.
Menurut keterangan warga setempat, Selasa 25 Oktober 2022 yang ditemui di lokasi pekerjaan mengatakan bagaimana buruknya kualitas pekerjaan. “Saye liat pekerjaan ini sikit semennye hanye setengah sak dan pasirnye terlalu banyak, tentu nanti kualitas jalan betonnye tak bagos beberape bulan cepat rosak,” ungkapnya.
Pada saat tim awak media Dutapublik.com mengkonfirmasi Kepala Desa setempat melalui WhatsApp pada 27 Oktober 2022 pukul 19.25 WIB, ia mengatakan bahwa mengenai kegiatan pembangunan tersebut untuk dipertanyakan langsung kepada Dinas serta Pihak Pelaksana.
“Maaf saya baru pulang yasinan malam Jum’at, kalau mengenai pembangunan melalui APBD itu ranah mereka, silahkan abang tanyakan,” imbuhnya.
Koordinator TIM Sergap Investigasi Pembangunan (SIP) Iswandi mengatakan bahwa ‘pembangunan yang menelan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) ini dinilai tak berkualitas karena tidak adanya pengawas pekerjaan dari pihak pelaksana sehingga para pekerja semaunya cepat selesai, hal ini jadi sorotan lebih jauh lagi karena sangat kuat dugaan asal untung besar.
“Tentunye membutuhkan banyak pemahaman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan konstruksi baik dari pemilik proyek, konsultan maupaun pelaksana. Dengan pemahaman dan tanggung jawab yang tinggi akan hal tersebut maka tentu saja dapat mengurangi terjadinya kasus-kasus kegagalan konstruksi yang dapat menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian materi ke depannya (khsusunya di Indonesia),” tutup Iswandi. (Abdul Mutolib)
