dutapublik.com, PANYAMBUNGAN – Program 100 hari pemerintahan Saifullah Nasution sebagai Bupati Mandailing Natal (Madina) dinilai terlalu banyak bersifat konseptual dan kurang aksioner.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal, Sonjaya Rangkuti, bersama Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) Kabupaten Madina, Pajarur Rahman Nasution. Keduanya memberikan tanggapan kepada media terkait pemaparan program 100 hari pemerintahan baru Kabupaten Madina di bawah kepemimpinan Saifullah Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution.
Menurut Sonjaya, saat menyampaikan program 100 hari dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Madina pada 25 Maret, Bupati Saifullah terlihat masih gamang dan belum memiliki agenda prioritas yang jelas. Program yang dipaparkan dinilai terlalu umum, konseptual, dan tidak diikuti dengan langkah konkret di lapangan.
“Saifullah terlihat masih ragu dan belum memiliki agenda prioritas. Program 100 hari yang disampaikan hanya bersifat konseptual, umum, dan tidak diikuti dengan aksi nyata,” ujar Sonjaya, yang juga mahasiswa STAIN Madina.
Ia menjelaskan bahwa Saifullah mengklaim program kerja yang disampaikan akan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi. Selain itu, program tersebut juga mencakup harmonisasi regulasi, optimalisasi kinerja birokrasi, serta pelestarian adat dan budaya Mandailing.
Saifullah juga menyatakan bahwa dalam menjalankan program pembangunan Kabupaten Madina, pemerintahannya akan menyelaraskan dengan Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta visi utama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Sumut Surya, yakni Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan. Selain itu, Saifullah-Atika juga berencana menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, membangun infrastruktur, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, menurut Sonjaya, dari semua pemaparan tersebut tidak terlihat adanya langkah konkret dalam bentuk program prioritas yang mendesak untuk 100 hari pertama. Ia menilai program-program yang disampaikan lebih menyerupai visi-misi jangka panjang lima tahun, bukan program aksi nyata dalam 100 hari kerja.
“Program yang disampaikan lebih cocok untuk jangka lima tahun, bukan untuk 100 hari. Mustahil semua program tersebut bisa terlaksana dalam waktu yang singkat, yakni sekitar tiga bulan,” tegasnya.
Menurutnya, seharusnya program 100 hari berangkat dari persoalan mendesak yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas. Program tersebut harus bersifat teknis, aplikatif, dan bukan sekadar konseptual atau teoritis.
“Program 100 hari seharusnya bisa menjawab permasalahan konkret di Kabupaten Madina dengan aksi nyata yang terukur dan realistis. Namun, yang disampaikan justru terlalu konseptual dan membingungkan masyarakat,” ujar Sonjaya.
Sementara itu, Pajarur Rahman menilai program 100 hari yang dipaparkan oleh Bupati Saifullah terlalu berlebihan dan tidak realistis.
“Program yang disampaikan terlalu ‘lebay’ dan cenderung halusinatif. Selain terlalu banyak, program tersebut lebih menyerupai visi-misi dan tidak substantif dalam bentuk kerja nyata. Mustahil semua program itu bisa direalisasikan dalam waktu 100 hari, apalagi jika hanya sebatas konsep tanpa tindakan konkret,” ungkapnya.
Pajarur menduga bahwa kurangnya koordinasi, lemahnya kajian akademik, serta tidak adanya sinkronisasi program menjadi penyebab program 100 hari ini terkesan terburu-buru dan mengecewakan masyarakat. Ia juga menyoroti lemahnya kualitas SDM di jajaran pimpinan OPD sebagai salah satu faktor yang memperburuk kondisi tersebut.
“Seharusnya, program 100 hari menjadi momentum awal bagi pemerintah untuk menunjukkan kinerja nyata dengan inovasi yang bisa menumbuhkan optimisme dan kepercayaan publik. Namun, kenyataannya masih jauh dari ekspektasi masyarakat,” tambah Pajarur, yang juga aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).
Menurutnya, program 100 hari seharusnya berbentuk konkret, terukur, dan memiliki indikator yang jelas untuk mengevaluasi pencapaiannya.
Sebagai contoh, Pajarur menyoroti program pelestarian adat dan budaya Mandailing yang disebutkan dalam pemaparan Saifullah. Menurutnya, program tersebut seharusnya bisa dijabarkan dalam bentuk aksi nyata, seperti pembentukan Balai Cagar Budaya dan Purbakala Mandailing, pembentukan Lembaga Adat Budaya Mandailing yang definitif dan representatif, serta pemasangan ornamen khas Bolang Mandailing di kantor bupati dan kantor OPD.
Hal yang sama juga berlaku untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, lingkungan, pertanian, perikanan, dan ekonomi.
“Kami meminta agar program-program yang disampaikan harus dijabarkan dalam kebijakan prioritas dan program unggulan yang bisa dilaksanakan dalam 100 hari. Program 100 hari itu bukan hanya sekadar konsep abstrak, tapi harus berbentuk aksi nyata yang operasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pajarur menyatakan bahwa mereka siap memberikan draft program prioritas yang realistis untuk dijalankan dalam 100 hari pemerintahan Saifullah-Atika.
“Kami siap menjadi mitra kritis bagi pemerintah Kabupaten Madina dengan memberikan saran konstruktif, termasuk menyusun draft program 100 hari yang lebih realistis dan aplikatif,” ujarnya.
Draft tersebut, lanjutnya, merupakan hasil diskusi dan kajian akademik yang melibatkan berbagai elemen, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis.
“Jika Bupati Saifullah dan Wakil Bupati Atika bersedia, kami terbuka untuk berdiskusi dan menyerahkan draft tersebut sebagai masukan untuk perbaikan program pemerintah,” tutup Pajarur. (SN)
