dutapublik.com, GARUT – Pendidikan adalah salah satu ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 tahun 2009. Karena itu, guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengemban tugas sebagai pelayan publik di lembaga pendidikan (sekolah dengan berbagai tingkatan).
Keberadaan guru sendiri adalah pemberi jasa publik kepada peserta didik. Pengertian Guru dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Namun, dunia pendidikan di SMKN 1 Garut seakan-akan tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku. Di mana sekolah SMKN 1 Garut diduga kuat melakukan pungutan liar dengan dalih uang sumbangan dengan nominal 3,6 juta hingga sampai 8 juta rupiah dari setiap murid yang baru masuk.
Dari aduan beberapa orang tua murid, awak media mendalami kasus peristiwa tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan akurat serta akuntabel dari narasumber yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sebut saja Ibu M, LA, ID dan Bapak AG mereka adalah orang tua murid yang membenarkan adanya dugaan Pungli dari SMKN 1 Garut.
“Ya pak kami sebagai orang tua betul-betul miris dengan kebijakan sepihak dari sekolah. Di mana setelah anak-anak kami diterima di SMKN 1 Garut, kami dimintai uang sejumlah 6 juta rupiah kata pihak sekolah ini uang sumbangan namun kami merasa aneh kenapa uang sumbangan ditarget dengan nominal sebesar itu.”
“Bahkan yang lebih heran dan geleng-geleng kepala kami, apabila uang tersebut belum lunas anak-anak kami tidak diizinkan ikut serta ujian. tidak sedikit pula para orang tua murid yang terpaksa meminjam kesana kemari bahkan sampai ada yang pinjam ke rentenir, sungguh pak kami menyekolahkan anak-anak kami ke situ bukan karena kami kaya raya kami sama dengan orang tua yang lain menginginkan anaknya bersekolah yang baik dan bersekolah di sekolah negeri bahkan ada pak anak yatim pun dipungut uang tersebut,” ungkapnya, pada Senin (14/3).
Padaha, belum lama ini Pemda Garut mensosialisasikan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.
Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.
Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan.
Para orang tua murid berharap, peristiwa di SMKN 1 Garut ini dapat tersampaikan ke Pemda Garut bahkan ke Kemendikbud.
“Agar para pelaku diberikan sanksi hingga pemecatan. Supaya kejadian ini tidak terulang kembali bagi anak cucu kita di kemudian hari dan sebagian pihak korban yang lainnya akan membawa permasalahan ini ke Komnas perlindungan anak. Anak kami sungguh ngedrop mental psikologis malu dengan teman-temannya,” ujarnya. (Made)
