dutapublik.com – MANADO Bertempat di Gedung BPK Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), pada pukul 12.30 Wita, dilaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulut.
Dihadiri Auditorat Utama Keuangan Negara VI Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA., melakukan Penyerahan LHP kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulut.
Turut hadir pula pada Kegiatan Penyerahan LHP Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, Anggota IV BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., Gubernur Sulut Bapak Olly Dondokambey, S.E., Ketua DPR Provinsi dr. Fransiscus Silangen, Sp., KBD., Auditor Utama Keuangan Negara Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA., Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, S.E., M.Si. dan Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA. Dan seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Ketua DPRD di wilayah Provinsi Sulut.
Anggota IV BPK RI dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (Fraud) dalam pengelolaan keuangan.
“Pemeriksaan Keuangan merupakan pernyataan profesional Pemeriksa mengenai kewajaran laporan Keuangan. Meski demikian, jika Pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian Negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP,” ujar Isma.
Lanjut Dori, adapun Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 Pemerintah Kab/Kota di wilayah Sulut menghasilkan beberapa Opini.
“Pemda Kabupaten Minahasa Opini WTP, Kabupaten Bolaang Mongondouw Opini WTP, Kabupaten Kepulauan Sangihe Opini WTP, Kabupaten Minahasa Utara Opini TW (?), Kabupaten Minahasa Selatan Opini WTP, Kabupaten Minahasa Tenggara Opini WTP, Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara Opini WTP, Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur Opini WTP, Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan Opini WTP, Kabupaten Kepulauan Talaud Opini WTP, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Opini WTP, Kabupaten Manado Opini WTP, Kabupaten Bitung Opini WTP, Kabupaten Tomohon Opini WTP, Kabupaten Kotamobagu Opini WTP,” terang Isma.
Lebih Lanjut Anggota IV BPK menyatakan agar LHP LKPD dapat dimanfaatkan, baik oleh Kepala Daerah maupun Ketua DPRD untuk semakin mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah agar supaya mendapat hasil yang optimal. (Effendy V. Iskandar)
