dutapublik.com, SUMEDANG – “Pengembangan destinasi wisata merupakan salah satu cara untuk menjadikan lingkungan lebih maju, baik, dan berguna bagi semua kalangan. Berbagai bentuk produk pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pariwisata budaya (cultural tourism), ekowisata (ecotourism), pariwisata bahari (marine tourism), pariwisata petualangan (adventure tourism), pariwisata agro (agro tourism), pariwisata pedesaan (village tourism), gastronomi (culinary tourism), dan pariwisata spiritual (spiritual tourism),” ujar Ketum DPP Prawita GENPPARI, Dede Farhan Aulawi, di Bandung, Minggu (2/3).
Hal tersebut ia sampaikan setelah dirinya bersama tim dari DPP Prawita GENPPARI memenuhi undangan dari Kepala Desa Banyuresmi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, untuk berdiskusi mengenai rencana pengembangan desa wisata di wilayahnya. Menurutnya, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
Konsep wisata bisa pula diaplikasikan untuk desa dan menjadi desa wisata. Daya tarik objek wisata di pedesaan sengaja dibuat dan dikembangkan oleh stakeholder supaya menjadi daya tarik bagi wisatawan. Apalagi Indonesia memiliki beragam tradisi dan kebudayaan, serta kekayaan alam yang terbentang antara satu desa dengan desa lainnya, masing-masing memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Oleh karena itu, prinsip utama yang diterapkan oleh desa adalah bagaimana nilai-nilai luhur, baik tradisi maupun kebudayaan yang melekat dan sudah menjadi karakter, harus tetap terlindungi. Istilah saat ini, konsep yang dapat dikembangkan tersebut adalah konservasi lingkungan supaya habitat di dalamnya tidak punah (prinsip ekowisata).
Pada kesempatan tersebut, Dede juga menjelaskan rujukan dari The International Ecotourism Society (TIES), yang memaparkan bahwa ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengonservasi atau menyelamatkan lingkungan serta memberikan penghidupan bagi penduduk lokal. Pola seperti ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada beberapa negara yang telah menerapkan strategi tersebut dengan tujuan utama menjaga lingkungan melalui aktivitas konservasi.
Model seperti ini sudah dilaksanakan oleh beberapa negara. Sebut saja Taman Nasional Northeast Greenland, Denmark, yang merupakan taman nasional terbesar di dunia dan dihuni oleh beruang kutub, walrus, rubah Arktik, burung hantu salju, dan lembu kesturi. Ada juga Kawasan Konservasi Laut Chagos di wilayah Samudra Hindia, Inggris, yang merupakan area cagar laut terbesar di dunia, kaya akan keanekaragaman hayati, dan dianggap sebagai salah satu ekosistem laut terkaya di dunia. Selanjutnya, Kepulauan Kawasan Lindung Phoenix yang terletak di Republik Kiribati merupakan kawasan lindung cagar laut terbesar di Samudra Pasifik dan yang pertama di dalam air.
Di Negara Bagian Hawaii pun terdapat Monumen Laut Nasional Papahanaumokuakea. Ekowisata juga terdapat di Australia, yakni Great Barrier Reef Marine Park, yang berisi gugusan terumbu karang terbesar di dunia dan merupakan rumah bagi beberapa jenis biota laut yang eksotis. Sementara itu, di Ekuador terdapat Galapagos Marine Reserve, cagar laut terbesar di negara berkembang dan terbesar kedua di dunia. Terdapat juga Great Limpopo Transfrontier Park di Mozambik, Afrika Utara, dan Zimbabwe, di mana terdapat binatang-binatang Afrika yang dilindungi, seperti gajah, jerapah, African leopard, cheetah, dan hyena.
“Dalam konteks ini, maka dibutuhkan peran penduduk lokal dalam pembangunan berkelanjutan tersebut. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan cepat, namun memiliki kualitas yang rendah, memperlambat tercapainya kondisi yang ideal. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas penduduk diharapkan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Untuk itulah, Prawita GENPPARI sejak awal banyak melakukan edukasi publik agar wawasan terbuka dan persepsi yang sama dalam mengembangkan desa wisata di Indonesia. Inilah PR yang cukup berat karena Prawita GENPPARI bukan pemerintah cq Dinas Pariwisata, yang memiliki pegawai bergaji, anggaran, kendaraan operasional, serta dukungan bensin dan lainnya. Semua dilakukan secara sukarela tanpa pamrih, sehingga memang tidak bisa melakukan pembinaan secara berkelanjutan di satu titik saja,” pungkas Dede. (Yasin Al Amiin)
