dutapublik.com, SEMARANG – Dalam pelaksanaan rekrutmen ASN dan PPPK melalui anggaran APBN 2024, masyarakat dari berbagai daerah mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi kepegawaian di berbagai instansi pemerintah. Namun, di balik proses seleksi ini, muncul dugaan praktik penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan aparat.
Salah satu kasus yang mencuat menimpa ADS (23), warga Belan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ia mengaku menjadi korban penipuan dalam proses seleksi ASN oleh seseorang yang diduga anggota aktif TNI berpangkat Sersan Kepala (Serka), berinisial MHS, yang bertugas di Kodim 0709 Kebumen.
Menurut pengakuan korban, Serka MHS menjanjikan bisa meloloskannya sebagai ASN, bahkan menjamin hingga penerbitan SK pengangkatan. ADS kala itu mendaftar sebagai calon pegawai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan pelaksanaan tes pada 28 Oktober 2024, terdiri dari dua tahap: Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Korban mengaku telah menyerahkan uang hingga ratusan juta rupiah kepada MHS, hasil dari penjualan rumah milik keluarganya, sebagai bentuk “pelicin” agar bisa diloloskan. Penyerahan uang tersebut bahkan dilakukan bersama keluarga ke kediaman MHS di wilayah Kedungsari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Kepada wartawan Dutapublik.com yang mencoba mengonfirmasi, MHS sempat mengakui bahwa dirinya dapat membantu kelulusan peserta rekrutmen ASN, bahkan menjanjikan dapat memasukkan seseorang menjadi anggota TNI secara “pasti”.
Namun, menurut keluarga korban, hingga kini tidak ada kejelasan. “Sudah sejak Oktober 2024 dijanjikan akan ada tes susulan. Tapi kenyataannya, peserta yang lulus secara murni sudah menerima SK dan bekerja di instansi masing-masing. Anak saya tidak ada kejelasan, malah dijanjikan terus,” ungkap ayah korban.
Pihak keluarga menyatakan akan menempuh jalur hukum agar tidak ada korban lain. “Saya orang kecil. Rumah satu-satunya kami jual demi harapan anak saya jadi ASN, tapi ternyata ditipu. Saya akan lapor resmi ke pihak berwenang,” tegasnya.
Keluarga mengaku telah berulang kali mendatangi kediaman MHS untuk meminta pertanggungjawaban, namun tidak pernah berhasil bertemu. “Sudah dijanjikan akan dikembalikan uangnya, tapi tiap kali ke sana, orangnya tidak ada. Capek kami dari Magelang ke Purworejo,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kodim 0709 Kebumen belum memberikan keterangan resmi. Dutapublik.com masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut untuk mendapatkan klarifikasi dari instansi terkait maupun pihak MHS. (Achmad Zubayri)
