dutapublik.com, BANDAR LAMPUNG – 7 Februari 2025 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) terus mengawal proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Tanggamus tahun 2021, yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Dalam rangka menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, telah mengajukan permohonan informasi resmi kepada Kepala Kejati Lampung, Kuntadi, S.H., M.H., guna memperoleh kejelasan mengenai perkembangan perkara tersebut.
DPP KAMPUD Desak Kejati Lampung Segera Tetapkan Tersangka
Dalam keterangannya, Seno Aji menegaskan bahwa KAMPUD berkomitmen untuk mengawal penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh auditor independen di Jakarta yang ditunjuk oleh Kejati Lampung, dugaan kerugian negara akibat penyimpangan anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Tanggamus mencapai Rp 9 miliar, dari total alokasi anggaran Rp 12,9 miliar dalam APBD Tahun 2021.
“Kami mendesak Kejati Lampung untuk segera mengambil langkah progresif dengan menetapkan tersangka dalam perkara ini. Mengingat telah diperiksanya 17 saksi, maka semestinya ada perkembangan konkret dalam proses penyidikan. Penundaan yang berkepanjangan tanpa kepastian hukum berpotensi menciptakan celah bagi penghilangan alat bukti atau intervensi terhadap proses penyidikan,” tegas Seno Aji.
Landasan Hukum: Penegakan Prinsip Transparansi dan Kepastian Hukum
DPP KAMPUD menegaskan bahwa langkah pengawalan kasus ini sejalan dengan upaya reformasi hukum yang dicanangkan dalam visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pilar reformasi birokrasi dan supremasi hukum. Pengawalan kasus ini juga berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditindak secara tegas dan transparan.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perkembangan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yang mengatur bahwa kerugian negara akibat korupsi merupakan faktor utama dalam penjatuhan sanksi pidana.
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang menegaskan bahwa institusi penegak hukum wajib meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan percepatan penyelesaian kasus korupsi.
KAMPUD Dukung Kejati Lampung untuk Menjalankan Proses Hukum Secara Profesional
Seno Aji menekankan bahwa DPP KAMPUD tetap mendukung Kejati Lampung agar dapat menyelesaikan kasus ini secara profesional dan berintegritas, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law dan fair trial sebagaimana diatur dalam KUHAP serta standar penegakan hukum yang berkeadilan.
> “Kami memahami bahwa proses penyidikan harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan alat bukti yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, dengan adanya hasil audit yang mengungkap kerugian negara serta telah diperiksanya 17 saksi, maka sudah seharusnya ada kepastian hukum dalam kasus ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa KAMPUD akan terus mengawasi dan memastikan bahwa Kejati Lampung tetap berada dalam jalur transparansi dan profesionalisme, sesuai dengan visi Kejaksaan RI 2025-2029, yang mencanangkan:
Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik.
Efisiensi dan efektivitas dalam penyidikan serta penuntutan perkara korupsi.
Penyelesaian kasus secara cepat dan tepat guna menghindari impunitas hukum.
Dengan mempertimbangkan rekam jejak Kuntadi, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung, KAMPUD meyakini bahwa Kejati Lampung memiliki kapasitas dan integritas untuk menuntaskan perkara ini secara optimal.
Batas Waktu 10 Hari: KAMPUD Akan Lakukan Konfirmasi Lanjutan
Sebagai bagian dari upaya pengawasan masyarakat dalam penegakan hukum, DPP KAMPUD akan kembali melakukan konfirmasi kepada Kejati Lampung dalam waktu 10 hari kerja, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan instansi pemerintah memberikan respons atas permintaan informasi dalam waktu yang ditentukan.
> “Jika dalam 10 hari ke depan belum ada respons atau perkembangan yang jelas, kami akan menempuh langkah hukum lebih lanjut, termasuk melaporkan hal ini kepada Komisi Kejaksaan RI dan lembaga terkait, agar penanganan perkara ini tetap berada dalam koridor good governance dan prinsip supremasi hukum,” tegas Seno Aji.
Respons Kejati Lampung: Akan Ditindaklanjuti Sesuai Prosedur
Sementara itu, staf Kejati Lampung Diana membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat permohonan informasi dari DPP KAMPUD dan akan segera meneruskan permohonan tersebut kepada pimpinan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
> “Permohonan informasi yang diajukan telah kami terima dan akan diproses sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku di Kejati Lampung,” ujarnya.
Dengan adanya pengawalan ketat dari KAMPUD dan perhatian publik terhadap kasus ini, diharapkan Kejati Lampung dapat segera menuntaskan penyidikan dan menetapkan tersangka, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan dugaan tindak pidana korupsi ini tidak berlarut-larut tanpa kepastian hukum. (Red)



