dutapublik.com, TANGERANG – Isak tangis mewarnai kepulangan 2 (dua) Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural, yang baru saja mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa (27/01/26). Keduanya berhasil dievakuasi dari negara Irak setelah melalui perjuangan panjang yang menguras fisik dan mental.
Dua penyintas tersebut diketahui berasal dari Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, Banten, dan satu lainnya berasal dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kepada awak media dutapublik.com, mereka membeberkan pengalaman mengerikan selama berada di penampungan di wilayah Erbil, Irak, yang diduga kuat mendapatkan penyiksaan dan kondisi tak manusiawi. Kondisi fisik keduanya nampak memprihatinkan dengan kondisi badan kurus kering dan luka lebam menjadi saksi bisu kekejaman yang mereka alami.
Maimunah, salah satu korban kelahiran 1984 yang datanya dipalsukan menjadi kelahiran 1989 di Paspor, menceritakan detik-detik mencekam saat ia dikembalikan oleh majikannya ke pihak agensi.
“Saya dikembalikan karena dianggap tidak cocok. Setibanya di kantor (penampungan_red), saya dimaki, disiksa, ditendang, hingga dikurung tanpa akses komunikasi. Mereka sangat kejam, saya dibiarkan kelaparan berhari-hari,” ungkapnya sambil terisak.
Lebih miris lagi, Maimunah, mengaku disekap selama lima bulan. Pihak keluarga di Indonesia bahkan harus merogoh kocek sebesar Rp17 juta sebagai uang ganti rugi agar ia bisa dilepaskan.
Di lokasi yang sama, ketegangan sempat terjadi saat Udin, pihak sponsor yang merekrut korban, berada di Bandara. Saat dikonfirmasi, Udin, membantah keterlibatannya dalam proses keberangkatan yang menyalahi aturan tersebut. Ia justru menuding atasan atau pihak lain yang bertanggung jawab.
“Saya tidak tahu, Pak. Masalah medikal dan paspor saya tidak ikut campur. Semua itu urusan bos saya, Haji Romli,” kilahnya, saat dimintai keterangan.
Keterangan Gambar 2: Kedua PMI Negara Irak Saat Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Di tempat berbeda, Nendi Wirasasmita, selaku ketua Forum Perlindungan Migran Indonesia (FPMI) DPD Kabupaten Karawang, saat dimintai tanggapannya, merasa prihatin dengan sering terulangnya dugaan kejatahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke kawasan negara-negara Timur Tengah.
“Kemana para aparat penegak hukum di negara tercinta kita ini? Ini adalah kasus yang kesekian kalinya terjadi. Apakah lemahnya pengawasan aparat penegak hukum? Atau diduga adanya faktor kesengajaan dari semua lingkaran Mafia TPPO di negara kita, yang ikut terlibat demi meraup rupiah di atas penderitaan para PMI?,” ucapnya, Rabu (28/1/2026)
Nendi Wirasasmita, menerangkan bahwa kasus ini kembali mencoreng komitmen perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
“Praktik pengiriman tenaga kerja secara ilegal ini jelas melanggar UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” terangnya.
Dirinya menyesalkan aktivitas para Mafia TPPO seakan tidak gentar meski ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara.
“Fenomena ini menyisakan pertanyaan besar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Sampai kapan warga negara sendiri dijadikan komoditas demi keuntungan pribadi?, Kini, kedua korban telah mendapatkan pendampingan untuk pemulihan trauma. Sementara pihak berwenang diharapkan segera mengusut tuntas keterlibatan oknum-oknum yang disebut dalam pengakuan korban,” ujarnya.
Sosok pria yang akrab disapa Haji Nendi ini, memberikan apresiasi dan acungan jempol kepada para relawan penolong para PMI nonprosedural yang telah berhasil memulangkan kedua PMI negara Irak tersebut.
“Ini perjuangan yang perlu dapat perhatian dan apresiasi dari pemangku kebijakan di negara kita. Saya selaku ketua FPMI DPD Kabupaten Karawang, angkat topi dan acungkan jempol kepada rekan-rekan aktivis pembela dan penolong kedua PMI tersebut. Terima kasih rekan-rekan aktivis atas perjuangannya,” tutupnya. (red)
