dutapublik.com, JAKARTA – Sudah menjadi rahasia umum, bahwa saat ini hukum dalam kondisi kritis. Karena, maraknya oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dan budaya Korupsi. Sulit bagi para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum yang adil dan benar. Karena, keadilan menjadi milik pihak yang mampu membayarnya.
Kate Victoria Lim, sangat prihatin. Bahwa saat ini pemerintahan Jokowi, minim sekali perhatian dan langkah-langkah kongkret yang dilakukan untuk membenahi dan meluruskan masalah hukum.
“Selama ini, Jokowi, memerintahkan, Mahfud MD, seorang untuk membenahi. Padahal, hukum ini sangat penting dan menjadi fondasi bagi kehidupan bernegara. Penegakkan Hukum yang buruk akan membuat ekonomi dan kehidupan masyarakat menjadi lebih sulit dan akan mengalami kemunduran,” ujarnya, dalam pers rilis, pada Senin (16/10).
Kate Lim, menambahkan, bahwa para pencari keadilan sudah teriak dan masyarakat sudah jenuh dengan rusaknya Institusi Penegak Hukum oleh ulah oknum APH.
“Korupsi merajalela. Bahkan, Kepolisian, berada di tingkat terkorup di Asia Tenggara, dari salah satu berita yang saya baca. Saya harap, Capres, yang berkompetisi dalam pemilu akan memasukan perbaikan hukum dalam agenda dan wacana kerja mereka jika terpilih menjadi pemimpin negara. Hal ini sangat penting dan krusial dan tidak boleh terlewatkan,” tutupnya. (red)
