dutapublik.com, JAKARTA – Forum Paguyuban Mahasiswa (FPM) Mandailing Natal (Madina) se-Nusantara secara resmi mengajukan Aduan Masyarakat (Dumas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terkait dugaan keterlibatan eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal, Elvi Yanti Harahap, dalam perkara dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.
Aduan tersebut merujuk pada fakta persidangan lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (15/10), dengan terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun selaku Direktur Utama PT DNG dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang alias Rayhan selaku Direktur PT Rona Na Mora (RNM).
Dalam persidangan itu, bendahara PT DNG mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar Rp7,27 miliar yang disebut diterima oleh Elvi Yanti Harahap.
Namun hingga saat ini, berdasarkan pemantauan FPM Madina se-Nusantara, belum ada penetapan tersangka baru, sementara yang bersangkutan diketahui masih berstatus aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi tersebut dinilai menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, khususnya warga Kabupaten Mandailing Natal yang mengharapkan penegakan hukum yang adil dan transparan.
Selain itu, dalam aduan yang disampaikan ke KPK RI, FPM Madina se-Nusantara juga menyoroti dugaan aliran dana yang disebut-sebut mengalir kepada mantan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2020–2024, yakni Ja’far Sukhairi dan Atika Azmi Utami Nasution, sebagaimana informasi yang berkembang di ruang publik.
Meski keduanya diketahui telah pernah diperiksa, FPM Madina se-Nusantara menilai fakta persidangan terbaru yang menyebut eks Kadis PUPR menerima aliran dana tersebut merupakan indikasi baru yang patut menjadi dasar bagi KPK RI untuk melakukan pemeriksaan ulang.
FPM juga menyoroti adanya kebingungan di tengah masyarakat ketika sebelumnya terjadi penggeledahan di rumah eks Kadis PUPR Madina, yang sempat menimbulkan persepsi bahwa yang bersangkutan akan ditahan. Namun hingga kini, hal tersebut tidak terjadi, sementara dalam sidang lanjutan justru terungkap adanya penerimaan aliran dana, sebagaimana diberitakan oleh Antaranews.com Sumut.
Saat aduan diterima, KPK RI melalui bagian Dumas menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada FPM Madina se-Nusantara atas kepedulian mahasiswa dalam mendukung penegakan hukum dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi.
Koordinator Nasional FPM Madina se-Nusantara, Sofian Suheri Lubis, menegaskan bahwa langkah ini bukan ditujukan untuk menyerang pribadi tertentu, melainkan sebagai bagian dari fungsi check and balance mahasiswa dalam kehidupan bernegara.
“Aduan ini murni demi penegakan hukum dan sebagai ikhtiar mahasiswa untuk mendorong terwujudnya good government di Kabupaten Mandailing Natal. Kami berharap Mandailing Natal dapat menjadi lebih baik, pejabatnya peduli terhadap pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan efek jera kepada oknum pejabat yang terbukti melakukan korupsi,” tegas Sofian.
Ia juga menambahkan bahwa FPM Madina se-Nusantara tidak memiliki tendensi, kepentingan politik, maupun agenda tersembunyi dalam aduan tersebut.
“Kami tegaskan, tidak ada kepentingan politik apa pun. Fokus kami semata-mata pada penegakan hukum yang berkeadilan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya.
FPM Madina se-Nusantara berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini serta mendorong KPK RI agar menindaklanjuti seluruh fakta persidangan secara objektif, profesional, dan transparan demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. (S.N)
