dutapublik.com, BEKASI – Tidak dapat dipungkiri, bahwa sejak era-nya Bupati Eka Supria Atmaja (Alm) sudah ada beberapa jabatan eselon dua yang dibiarkan kosong. Sepeninggalnya beliau, kemudian Dani Ramdan menggantikannya sebagai Pj. Bupati yang memerintah kurang lebih tiga bulan lamanya.
Kekosongan jabatan eselon dua tidak juga diisi bahkan jumlahnya bertambah seiring dengan beberapa orang pejabat eselon dua yang menginjak masa purna bakti (pensiun) dan ada juga yang meninggal dunia. Hal tersebut diungkap salah satu pengamat Kebijakan Publik kepada wartawan, Gunawan Sniper, Rabu (2/3).
Menurut Gunawan, setelah diberhentikannya Dani Ramdan dari jabatan Pj. Bupati, maka tampuk kepemimpinan di Pemerintahan Kabupaten Bekasi berganti kepada H. Akhmad Marjuki sebagai Plt Bupati sampai saat ini. Lagi-lagi, permasalahan kekosongan jabatan eselon dua yang jumlahnya ada 12 posisi tidak juga diisi dan hanya Sekretaris Daerah yang dieksekusi itupun karena melanjutkan hasil Open Bidding yang pernah dilakukan oleh Bupati Eka Supria Atmaja (Alm).
“Dengan banyaknya kekosongan jabatan eselon yang tidak kunjung terselesaikan sejak mulai dari Alm Pa Eka, kemudian Pak Dani Ramdan bahkan sekarang Pak Akhmad Marjuki menjadi Plt. Bupati, dari ketiga pimpinan daerah tersebut belum satupun mampu menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan eselon di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Bahkan sejak dilantiknya Pak Ahmad Marjuki menjadi Plt Bupati Bekasi sampai dengan saat ini kekosongan jabatan eselon setingkat kepala dinas/badan belum kunjung dituntaskan dan terkesan sengaja diulur-ulur pengisiannya, ada apa ini? tanya Gunawan.
Semakin dibiarkannya berlarut-larut sambung Gunawan, permasalahan kekosongan jabatan eselon di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal ini akan membuat tata kelola pemerintahan bukan bertambah baik, justru akan memperburuk kondisi pemerintahan karena disebabkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berjalan optimal. Bahkan akibat dari lamanya dibiarkan kekosongan jabatan eselon akan membuat pemerintahan tidak sehat, tutur nya
Masih kata Gunawan yang juga Ketua Umum LSM Sniper Indonesia dalam hal percepatan pembangunan di tahun anggaran 2022 yang selama ini didengung-dengungkan oleh Plt. Bupati tidak akan tercapai hasil maksimal selama serapan anggaran di setiap SKPD masih rendah karena salah satu faktornya adalah ‘keengganan’ bahkan ‘malas’ para perangkat daerah melaksanakan penyerapan APBD karena biasanya mereka menunggu kepastian terlebih dahulu akan nasibnya yang ditentukan oleh kebijakan promosi mutasi. (SS)
