dutapublik.com, BEKASI – Paspor adalah dokumen resmi yang berfungsi sebagai identitas diri dan bukti kewarganegaraan seseorang saat berada di luar negeri, Paspor merupakan syarat mutlak untuk melakukan perjalanan internasional, Paspor adalah dokumen milik negara, dan Paspor Indonesia sendiri diterbitkan oleh Menteri dan Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
Dalam mengajukan permohonan Paspor, biasanya para pemohon harus melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kantor Imigrasi (Kanim). Di antaranya, yaitu menyiapkan berkas persyaratan, mendapatkan antrean pengajuan Paspor RI dan mengisi formulir, melakukan pengambilan biometrik dan wawancara, melakukan pembayaran di Bank yang ditunjuk atau kantor Pos Indonesia, dan pengambilan Paspor.
Untuk menghindari penyalahgunaan Paspor, saat pemohon mengajukan permohonan Paspor, petugas Kanim akan melakukan wawancara yang gunanya untuk menggali informasi terkait tujuan pemohon dalam pembuatan Paspor, keaslian, dan kesesuaian dokumen. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, maka permohonan akan ditolak. Sehingga, seyogianya para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal Timur Tengah saat mengajukan permohonan Paspor akan terdeteksi di tahapan wawancara.
Namun, hal itu diduga kuat diabaikan oleh oknum pegawai Kanim Kelas I Non TPI Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya, dari pengaduan PMI ilegal Timur Tengah yang masuk ke Posko Pengaduan PMI media dutapublik.com, para PMI ilegal Timur Tengah tersebut, Paspor-nya diterbitkan oleh Kanim Kelas I Non TPI Bekasi, Jawa Barat.
Sehingga, temuan tersebut menjadi perhatian serius dari Direktur AMPUH (Aliansi Masyarakat Penegak Supremasi Hukum Indonesia) Indonesia, Joni Sudarso, S.H., M.H.
“Nanti kita akan layangkan surat kepada Kanim Kelas I Non TPI Bekasi. AMPUH Indonesia, akan menumpas dan memberantas semua Mafia-mafia terkait Perdagangan Orang. Terlebih oknum Petugas yang sudah berkomplot dengan penjahat kemanusiaan. Terhadap Kanim Kelas I Non TPI Bekasi, agar cepat dilakukan bersih-bersih. Jika tidak, AMPUH Indonesia, akan melayangkan surat ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, terkait adanya temuan ini,” ujarnya, kepada media dutapublik.com, melalui pesan WhatsApp, pada Rabu (20/11/2024).
Joni Sudarso, menegaskan bahwa perkara temuan Paspor PMI ilegal Timur Tengah yang diterbitkan oleh Kanim Kelas I Non TPI Bekasi harus diusut tuntas.
“Jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pindana dalam ayat (2) dari pasal 263 KUHP, ditentukan bahwa diancam dengan pidana yang sama. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Terlebih, terhadap kejadian tersebut, maka harus dibongkar semua dan diusut tuntas,” tegasnya.
Sementara, Kanim Kelas I Non TPI Bekasi, saat dikonfirmasi oleh media dutapublik.com, melalui pesan WhatsApp di nomor pengaduan 0813-8000-5977, di saat jam kerja, mengatakan bahwa konfirmasi pengaduan tersebut akan segera ditindaklanjuti.
“Pesan anda akan segera direspon pada hari & jam kerja (Your message will be responded on business hours),” jawabnya, beberapa waktu lalu.
Selasa, 19 November 2024, awak media dutapublik.com, mencoba untuk meminta keterangan terkait terbitnya Paspor PMI ilegal Timur Tengah, dengan mendatangi Kanim Kelas I Non TPI Bekasi, namun, para Pejabat Kanim Kelas I Non TPI Bekasi, tidak satu pun yang berhasil ditemui untuk dikonfirmasi dengan alasan sedang ada rapat. Malahan, awak media dutapublik.com, hanya ditemui oleh seorang Jurnalis.
Berikut data Paspor PMI ilegal Timur Tengah yang diterbitkan oleh Kanim Kelas I Non TPI Bekasi:
1. Muspita Sari, warga Kabupaten Serang-Banten, No. Paspor: X3275942, Tgl. Pengeluaran: 10 Jun 2024, Tgl. Habis Berlaku: 10 Jun 2034, No. Reg.: 1A55AM6428DAPV;
2. Vera Indriyani Mani, warga Kabupaten Serang-Banten, No. Paspor: E7829297, Tgl. Pengeluaran: 19 Jun 2024, Tgl. Habis Berlaku: 19 Jun 2034, No. Reg.: 1A11AM9212DAPT;
3. FR, No. Paspor: E2571775, Tanggal Pengeluaran: 03 Maret 2023; dan
4. DO, No. Paspor: X1939397, Tanggal Pengeluaran: 28 Februari 2023. Mirisnya, tahun lahir DO, berbeda. Tahun lahir, DO, di KTP, Ijasah, dan Akta Kelahiran, yaitu tahun 1989. Namun, di Paspor, tahun lahir, DO, tertera tahun 1987. (Nendi Wirasasmita)






