Ketua DPRD Deliserdang Didemo AMPK, Didesak Kembalian Dana Perjalanan Dinas Rp 10,2 Miliar


dutapublik.com, DELISERDANG – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Deliserdang. Ketua DPRD Zakky Sharry tidak terlihat hadir dalam aksi tersebut, Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari Polresta Deliserdang dan Satpol PP. Massa datang dengan menggunakan dua mobil pick-up, perlengkapan sound system, serta sejumlah angkutan umum. Mereka menuntut agar Ketua DPRD dan anggota DPRD Deliserdang mengembalikan uang perjalanan dinas dari Januari hingga Agustus 2025 yang nilainya mencapai Rp 10,2 miliar.

Muhari (43), salah seorang pengunjuk rasa, menyampaikan bahwa kedatangan mereka adalah panggilan hati nurani karena DPR RI maupun DPRD Deliserdang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

“Ketua DPRD dan pimpinan dewan telah mencederai hati rakyat. Buktinya, dana perjalanan dinas dewan sangat fantastis. Bahkan, dana perjalanan dinas Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Sharry, mencapai Rp 1,1 miliar. Ini harus kita lawan!” teriak Muhari yang disambut sorakan massa, “Betul, harus kita lawan!”

Ia juga menyinggung besarnya fasilitas yang diterima anggota DPR RI, seperti tunjangan rumah dan uang harian Rp 3 juta, sementara gaji buruh masih kecil dan banyak rakyat hidup di bawah garis kemiskinan.

Senada dengan itu, Fatimah Sinaga dalam orasinya menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Deliserdang.

Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, menambahkan bahwa anggota DPRD Deliserdang sudah terkotak-kotak, sehingga banyak program dewan dan Pemkab terhambat. Ia juga mengkritisi mobil dinas mewah jenis Ford senilai Rp 4 miliar yang digunakan Ketua DPRD.

“Seharusnya, dana perjalanan dinas senilai Rp 10 miliar lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pembangunan jalan dan kebutuhan rakyat. Bahkan, bantuan BPJS Kesehatan bagi warga miskin sempat dikurangi. Ini menunjukkan dewan tidak berpihak kepada rakyat,” tegas Hutabarat.

Sekitar 30 menit berorasi, sejumlah anggota dewan, yakni M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto, dan Sekretaris Dewan Iwan Salewa, menemui massa.

Namun, suasana sempat memanas ketika Rahman JP Hutabarat meminta agar Ketua DPRD atau minimal satu orang pimpinan dewan hadir menemui pengunjuk rasa. “Ada empat pimpinan dewan, tapi satu pun tidak hadir. Kami ini rakyat, bukan bandit,” ujar Hutabarat lantang.

Setelah dilakukan negosiasi, perwakilan massa akhirnya diterima di ruang rapat DPRD. Namun, karena tidak ada pimpinan dewan yang hadir, Rahman JP Hutabarat bersama perwakilan massa memilih keluar dari ruangan.

“Tidak perlu dilanjutkan karena aspirasi kami hanya akan diteruskan tanpa kepastian. Lebih baik kami keluar,” ucap Hutabarat.

Sementara itu, anggota DPRD seperti Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Merry Sitepu, dan Gendro Judo Buwono kepada awak media mengaku sudah menerima aspirasi massa, namun tidak bisa menjawab alasan pimpinan dewan tidak hadir. (S.N)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *