dutapublik.com, TANGGAMUS – Kebijakan PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan potong tukin (tunjangan kinerja) pegawai demi penyegaran keuangan daerah disoroti Ketua Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) PRO JAMIN DPK Tanggamus. Helmi, Ketua LPKAN RI PRO JAMIN DPK Tanggamus meminta Pj Bupati jangan hanya memotong tukin pegawai, anggaran belanja yang tidak wajar pun harus juga ikut dipotong.
Menurut Helmi defisitnya suatu daerah itu pasti ada sebabnya bisa jadi penyebabnya itu disebabkan oleh pemerintah itu sendiri terlalu menghambur-hamburkan angggaran yang tidak sesuai peruntukannya. “Kalau PJ hanya berani mengambil sikap dengan memotong tukin pegawai itu namanya tidak seimbang, kurang adil juga, jangan pula pegawai kecil yang jadi korban, dan patut diduga defisit disebabkan oleh para mafia anggaran,” ujar Helmi, Minggu (21/4/2024).
Kata Helmi, bukan tempatnya pegawai kecil menjadi pemain anggaran melainkan oknum-oknum yang memiliki jabatan pengelola anggaran itulah yang menjadi tempatnya dan tidak menutup kemungkinan anggaran media yang mencapai ratusan juta rupiah itu bisa jadi salah satu penyebab terjadinya defisit dan juga bisa jadi salah satu penyebab termasuk Dewan,” ungkap Helmi pada Minggu (21/4/2024)
Masih kata Helmi permasalahan kasda kosong itu bukan cerita baru bahasa itu sudah setahun yang lalu dimana Dewi Handajani masih menjabat Bupati Tanggamus sudah gembar-gembor kasda kosong bahkan hal ini telah menjadi buah bibir. Namun kata Helmi kenapa selama ini semua diam baik eksekutif legislatif. “Seperti harmonis aja namun setelah pergantian kepemimpinan dan masuk di arena pilkada dan PJ Bupati ambil sikap dengan memotong tukin pegawai kok semua bersuara kalau ini warisan,” ungkapnya.
“Mumpung sekarang semua bersuara dan mendukung langkah PJ Bupati dengan cara memotong Tukin pegawai, artinya dapat disimpulkan keuangan Kabupaten Tanggamus masuk dalam zona bahaya, tapi sayang langkah PJ sudah bagus akan tetapi lebih bagus lagi kalau jangan hanya tukin yang dipotong, budget media yang mencapai ratusan juta rupiah itu juga harus dipersoalkan bila perlu APH turun tangan,” tegas Helmi.
Pada intinya menurut Helmi, LPAKN RI PRO JAMIN DPK Tanggamus sangat mendukung jika PJ Bupati Mulyadi Irsan niat berbenah atau bersih-bersih di kabupaten yang berjulukan Bumi Begawi Jejama, tapi kembali lagi jangan hanya tukin, anggaran yang hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu itu wajib juga untuk dipersoalkan.
“Gak baik juga kalau defisit lalu menyebut warisan pemerintah sebelumnya dan gak mungkin juga defisit itu datang secara tiba-tiba semua itu terjadi pasti ada sebabnya, kalau pun penyebabnya ada di pemerintahan sebelumnya dan terjadi gaduh di zaman PJ, lalu selama ini dewan ngapain aja, cuma nonton atau ikut jadi pemain?” ujarnya.
“Yang pasti ini hanya saran kami dari Lembaga LPAKN RI PRO JAMIN DPK Tanggamus, kalau memang mau berbenah di Kabupaten Tanggamus, berbenahlah secara menyeluruh, jangan alasan defisit lalu Tukin ASN yang dijadikan tumbal,” pungkasnya. (Sarip)
