dutapublik.com, JAKARTA – Advokat Alvin Lim, S.H., M.Sc., CFP., CLA., selaku Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm sekaligus salah satu kuasa hukum Wilson Lalengke memberikan tanggapan agar Polri khususnya Polres Lampung Timur tidak bertindak berdasarkan desakan pihak tertentu melainkan berdasarkan aturan hukum.
“Pertanyaan saya hanya satu, merobohkan papan bunga dan bicara dengan nada keras ada pidananya? Di mana dalam KUHpidana, merobohkan papan bunga beda dengan pengrusakan, karena nyatanya setelah papan bunga diobohkan Wilson, tak lama ditegakkan kembali oleh anggota Kepolisian,” ujarnya, pada Minggu (13/3).
Dijelaskan Alvin Lim, jadi tidak ada kerusakan, karena pasal perusakan adalah unsurnya tidak dapat dipakai kembali. Jelas tidak ada kerusakan. Lalu dalam hal berbicara dengan nada keras belum ada hukumnya.
“Jelas pasal 1 KUHPidana berisi, bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali ada dasar hukum dan aturannya. Jadi penangkapan tanpa dasar hukum dan patut diketahui tidak ada unsur pidananya adalah pelanggaran hukum formil dan oknum Polri tersebut bisa dikenakan Sanksi Etik. Terlepas dari adanya dugaan kelakuan Wilson Lalengke yang mungkin tidak sopan dan menyinggung pihak lain.”
“Kalau setiap orang yang tidak sopan dan menyinggung perasaan orang lain ditangkap dan ditahan, maka kantor Polisi penuh. Polri harusnya independen dan bertindak berdasarkan hukum dan bukan desakan pihak tertentu,” terangnya.
Ditambahkannya, sangat jauh tindakan terhadap Wilson Lalengke dari Polri Presisi. Apalagi motif awal Wilson Lalengke datang ke Polres Lampung Timur untuk meminta keterangan kenapa anggotanya ditahan?
“Seharusnya Pihak Kepolisian menerima dan memberikan penjelasan bukannya malah berantem di depan kantor Polisi, sangat tidak elok dan profesional,” tegas, Advokat yang terkenal berani, vokal dan selalu menjunjung tinggi kebenaran itu.
Alvin Lim meminta agar Polisi segera membebaskan Wilson Lalengke setelah kewenangan Kepolisian untuk menangkap habis 1×24 jam. Karena syarat penahanan tidak terpenuhi dalam kejadian ini, agar jangan jadi preseden kesewenangan Polri terhadap Pimpinan Anggota Pers dan menyulut keributan dan kekisruhan yang lebih besar.
“Kepolisian harus bijak dalam menangani perkara ini dan menyelesaikan segera dengan Restorative Justice dan bukan Pidana yang adalah Ultimum Remedium. Apalagi tidak ada kerugian material dan hanyalah ego masing-masing pihak,” imbaunya. (SS)
