Duta Publik

KH. T. Rusli Ahmad Dilengserkan Secara Brutal Dari Nahdlatul Ulama, Diduga Persoalan Pilpres 

66

dutapublik.com, PEKANBARU – Ada informasi menarik pertemuan yang diprakarsai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Suleman Tanjung yang ditunjuk sebagai Ketua Caretaker PWNU Riau.

Ketua Caretaker PWNU Riau meminta agar ketua kedepan harus alumni pondok dari Jawa seperti Tebu Ireng, Ponpes Bahrul Ulum, Ponpes Mamba’ul Ma’ari dan lainnya.

Suleman Tanjung, Rabu (17/1/2024) mengumpulkan PCNU se Riau mengaku sebagai upaya mempererat silaturahim dengan masyarakat Nahdiyin, walaupun faktanya terjadi gelombang pecah belah pemecatan secara sepihak terhadap sejumlah tokoh tokoh Riau yang tergabung dalam kepengurusan PWNU Riau, sebagai tokoh melayu Rusli Ahmad tidak layak dipanggil Kyai ditambah bukan alumni ponpes.

Sulaiman mengklaim orang yang ditunjuk sebagai tim Caretaker PWNU Riau, memiliki tugas utama mengawal Konferensi Wilayah (Konferwil) PWNU Riau yang merupakan pemilihan permusyawaratan dan penetapan program kerja NU di masa mendatang.

Sesuai keputusan rapat gabungan suriyah dan tanfidziyah pada 16 Desember lalu, Suleman Tanjung memiliki waktu enam bulan untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Caretaker.

Suleman mengaku pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan PCNU dan semua pengurus untuk membangun silaturahim yang kuat dan meningkatkan kemajuan NU di Riau.

“Dalam konteks peraturan PBNU, bahwa jabatan politik tidak boleh tumpang tindih dengan jabatan organisasi NU,” ujar Ketua Caretaker PWNU Riau, Suleman Tanjung, Rabu (17/1/2024).

Suleman menegaskan bahwa mekanisme penggantian pengurus yang mengundurkan diri telah diatur dengan baik dan PWNU dapat melakukan pleno untuk menentukan penggantinya.

Dia mengklarifikasi bahwa pleno yang dilakukan pada 13 November sebelumnya untuk menentukan Plt yang dilakukan oleh Rusli Ahmad tidak sesuai dengan ketentuan AD ART NU karena tidak mencapai kuorum yang dibutuhkan.

Selain itu, sesuai dengan peraturan, karena Rusli Ahmad merupakan Ketua, maka dalam aturannya yang bersangkutan harusnya mundur dari jabatan karena maju DPD, bukan cuti.

“Maka dengan adanya Caretaker, diharapkan PWNU Riau dapat melanjutkan kepemimpinan yang ada dan memastikan NU tetap berfokus pada tujuan dan program kerja yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Suleman Tanjung menegaskan proses Caretaker ini tidak terkait dengan deklarasi politik Rusli Ahmad yang mendukung Prabowo – Gibram, melainkan merupakan langkah yang diambil setelah Rusli Ahmad maju DPD RI, dan untuk mematuhi aturan hukum.

Poin yang perlu diluruskan adalah bahwa menurut AD ART dan Peraturan PBNU, ketua tanfidziah atau rois yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mundur, sedangkan pengurus harian yang mundur hanya dianggap cuti.

Dengan penegasan ini, Suleman Tanjung berupaya menjelaskan bahwa proses Caretaker ini murni sebagai langkah tata kelola internal NU dan tidak ada keterkaitan dengan keputusan politik atau dukungan tertentu.

Ada yang menarik dimana perlakuan sejumlah orang terhadap Tokoh Riau Rusli Ahmad selain dilengserkan secara brutal dari Ketua PWNU Riau, orang Melayu juga dihina tak layak dipanggil Kyai.

Faktanya Rusli Ahmad adalah anak melayu bukan alumni ponpes dan tidak ada darah keturunan kiyai jawa. Atas dasar ini sejumlah oknum merendahkannya dan tidak layak dipanggil kyai. Padahal jokowi saja memanggil Rusli Ahmad dengan sebutan Kyai.

Anehnya Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Mas Fauzi menghina Rusli Ahmad tidak layak dipanggil kyai seolah membenarkan ucapan Sulaeman Tanjung bahwa kedepan ketua PWNU Riau harus tamatan ponpes dari Jawa.

“GP Ansor Rohil mengucapkan selamat atas KH Sulaiman Tanjung Wasekjen PBNU yang telah ditunjuk jadi karateker PWNU Riau,” ungkap Fauzi Ketua GP Ansor Rohil, Rabu (17/01/2024) di Bagansiapiapi.

Ketua GP Ansor Rohil juga mengkritik Rusli Ahmad tidak layak dipanggil kiyai, walaupun dia seorang tokoh melayu.

“Disini kami menilai bahwa pak Rusli Ahmad tidak layak dipanggil seorang kiai,” kata Fauzi.

Terkait hal itu, Rusli Ahmad membantah keras tudingan dari PBNU tersebut. Rusli Ahmad menjelaskan, memang sebelumnya ada surat edaran dari PBNU terkait bagi pengurus NU, Banom dan Lembaga yang maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) dan Calon DPD hingga calon kepala daerah di Pemilu 2024, jika sudah terdaftar sebagai daftar calon tetap (DCT), diwajibkan untuk cuti dari kepengurusan, dan diperintahkan untuk melaksanakan pleno pengurus untuk menunjuk Pelaksana tugas (Plt).

Parahnya lagi ada PCNU di Riau yang juga menjabat Bupati dan Ketua Partai yakni Bupati Pelalawan Zukri sekaligus ketua DPD PDIP Riau, adalagi Ketua PW Ansor Riau Purwaji Caleg DPR RI dari PDIP, kenapa tidak dikarateker, padahal kewenangan karateker ada di tangan PBNU. Ada apa dengan PBNU apa karena mereka itu pendukung Ganjar dan tidak berani diberhentikan?

“Kenapa saya saja yang diberhentikan padahal mekanisme sudah saya laksanakan pleno, sudah mengajukan bapak Hermansyah wakil ketua 1, untuk menjadi Plt ketua, sudah kita kirimkan ke pusat, sudah dari November. Tapi dari pihak PBNU secara lisan menyatakan tidak perlu pakai surat Plt itu, kan hanya dua bulan kata mereka. Namun administrasi tetap kita ajukan, namun sampai saat ini tidak keluar surat Plt  nya,” katanya, Jumat (19/01/2024).

“Maka, setelah itu beberapa kali saya masih mengatasnamakan Ketua PWNU itu kan tak ada bantahan dari PBNU. Termasuk saya mendapat penghargaan dari Kapolda Riau, dan ada lagi penghargaan gelar bapak toleransi kerukunan umat beragama, saat itu juga saya tidak ada mendapat bantahan dari PBNU bahkan Sulaiman Tanjung juga mengucapkan selamat. Tapi karena saat ini ada nuansa politiknya, dibilang saya sudah dikarateker,” kata Rusli Ahmad.

Padahal, katanya lagi, satupun pengurus PWNU Riau termasuk dirinya tidak mengetahui adanya pemberitahuan sebelumnya terkait penunjukan karateker. “Sulaiman Tanjung sebagai karateker adalah mafia organisi kita sudah dapat telpon juga dari Kepri bahwa orang satu ini juga diduga bermain minta duit pada setiap konferwil.”

“Sulaeman coba bermain di Riau, dia ini mafia kerjanya minta duit pada setiap Konferwil ada buktinya, saya ini melawan agar para mafia di PBNU tidak seenaknya memberhentikan PWNU lainya nanti, kalau secara pribadi Rusli sudah ikhlas berhenti karena dukung Prabowo Gibran,” tegasnya lagi.

Tetapi Rusli Ahmad sangat tidak ikhlas PWNU Riau dikaratakerkan karena masa khidmatnya dari 2021 s/d 2026. Apalagi dalam kepengurusan itu ada unsur TNI Polri, Kejaksaan, ada Kepala Daerah, ada Rektor, Dekan, pengusaha, ada Ketua KNPI dan ada tokoh adat.

“Kepengurusan ada 235 orang, mereka tidak bersalah kenapa juga diberhentikan,” tutur KH T Rusli Ahmad yang didampingi Wakil Rois Suriyah Habib Ahmad Bsa, Ketua PW Pagar Nusa Riau Sulaiman Basyir, Pengurus Sakornas Banser Cak Slamat dan Mantan Kepala Satgassus Banser Gus Wiji Utomo di kediaman RA Pekanbaru.

“Sementara saya tahu persis kalau PBNU dan beberapa ada yang dukung Ganjar, mereka main kucing kucingan padahal banyak pengurus yang dukung Ganjar harusnya itu ditindak, jangan munafik lah, itu stafsus gusmen beberapa orang nyaleg di PDIP,” kata Rusli lagi.

Selain itu, tegas Rusli, dirinya memutuskan mendukung Prabowo-Gibran sudah melalui proses tahapan. Dirinya meminta kepada para kiai yang selalu berpuasa dipersilahkan untuk berpuasa selama 40 hari, salat istikharah, yasinan siapa yang akan dipilih untuk menjadi presiden.

“Supaya Riau akan dipandang jika yang terpilih menjadi presiden, pembangunan ini akan diutamakan. Jangan kita sumber daya alam besar tapi pelengkap penderita terus,” cakapnya.

“Nah setelah melewati proses itu, para kiai condong ke Prabowo Gibran karena pertimbangannya khusus Riau, tidak ada sejarahnya presiden (Jokowi) hadir dalam pelantikan pengurus wilayah, cuma Riau. Kemudian hari santri juga di zaman pak Jokowi. Artinya melanjutkan yang sudah ada itu pas untuk mendukung Prabowo-Gibran,” tegasnya.

Maka dari itu, kata Rusli, dirinya meminta PBNU untuk konsisten, karena NU itu Samina wa athona. Selain surat tertulis, lisan juga harus diikuti.

“Makanya kita Samina wa athona dulunya sama PBNU. Disebutkan bahwa tak usah diPltkan dulu. Padahal suratnya sudah lama kita usulkan, kenapa gak dikeluarkan, tiba-tiba bahasanya karateker. Mana sah itu. Apa salah saya, kan saya maju DPD, harus cuti, bukan buat kesalahan. Enak saja, kita capek-capek membesarkan NU di Riau ini,” tukasnya.

“Warga NU pasti menilai PBNU konsisten tidak. Ini kan karena pilpres aja ini, dulu tak ada persoalan. Biasa saya bawa nama PWNU, tak ada komplain. Sekarang berubah,” tambahnya. (Juntak)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *