dutapublik.com, MADINA – Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan Mandailing Natal (Komandan Madina) memberikan tanggapan serius atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur senilai Rp231,8 miliar di Sumatera Utara. Salah satu pihak yang diamankan merupakan Direktur Utama PT DNG, perusahaan yang disebut-sebut aktif terlibat dalam proyek-proyek di Mandailing Natal.
Ketua Komandan Madina, Robi Nasution, menyampaikan bahwa PT DNG bukanlah nama baru dalam daftar rekanan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Ia menuturkan, perusahaan tersebut tercatat beberapa kali mengerjakan proyek berskala besar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madina, seperti proyek pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.
“Kami mencermati adanya pola kemitraan yang terkesan eksklusif antara perusahaan ini dan dinas teknis terkait. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam proses pengadaan proyek,” ujar Robi, yang juga merupakan mahasiswa pascasarjana di UIN Sumatera Utara.
Robi menambahkan, berdasarkan temuan lapangan, PT DNG juga pernah terlibat dalam sejumlah kegiatan berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) yang bermitra dengan Pemerintah Daerah. Namun, ia menilai pelaksanaannya perlu ditinjau ulang dari aspek akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.
“Isu yang berkembang di masyarakat menunjukkan kekhawatiran mengenai potensi praktik nepotisme dan dugaan persekongkolan dalam pengadaan proyek. Momentum OTT ini seharusnya menjadi sinyal kuat bagi Pemkab Madina untuk segera melakukan evaluasi internal, khususnya di Dinas PUPR,” tegasnya.
Lebih lanjut, Robi meminta perhatian khusus terhadap posisi Kepala Dinas PUPR Madina saat ini, yang disebut-sebut kerap dikaitkan dengan pola pengondisian proyek kepada rekanan tertentu.
“Kami berharap Bupati Madina dapat merespons situasi ini dengan langkah evaluatif yang tegas dan menyeluruh. Jangan sampai kasus di pusat menjadi preseden bahwa praktik serupa turut terjadi di daerah,” katanya.
Komandan Madina juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun kajian berbasis data terkait proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT DNG di wilayah Mandailing Natal. Hasil kajian tersebut rencananya akan diserahkan ke KPK sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam mendorong penegakan hukum yang transparan.
“Kami berkomitmen untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, kami akan mendorong KPK untuk memperluas penelusuran mereka hingga ke daerah,” pungkas Robi. (S.N)
