dutapublik.com, BEKASI – Hingga saat ini, Pemerintah Desa (PEMDES) Sukadarma, Pemerintah Kecamatan Sukatani, BPBD Kabupaten Bekasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi belum juga mengunjungi warga Kampung Srengseng Jaya, RT 02/01, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Padahal, banjir yang menerjang wilayah tersebut telah berlangsung sejak Sabtu, 1 Maret 2025, hingga hari ini, Rabu, 5 Maret 2025.
Rahmat Hidayat, S.Pd., Wakil Ketua Yayasan YPK Patriot, dalam wawancara dengan awak media menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah.
“Sekolah yayasan kami, rumah kami, rumah-rumah warga Kampung Srengseng Jaya, serta Rumah Sakit DKH Sukatani terendam banjir akibat luapan dan jebolnya tanggul Sungai Kali Cikarang sejak Sabtu, 1 Maret 2025. Namun hingga hari ini, Rabu, 5 Maret 2025, belum ada satu pun pihak dari PEMDES Desa Sukadarma, Pemerintah Kecamatan Sukatani, BPBD Kabupaten Bekasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, maupun Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yang datang mengunjungi kami. Tidak ada yang menanyakan apakah kami bisa makan, apakah kami bisa tidur. Dari BPBD pun tidak ada solusi atau penanganan terkait jebolnya tanggul tersebut,” ungkapnya.
Rahmat Hidayat juga menyesalkan tidak adanya perhatian dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. “Seharusnya Dinas Kesehatan menanyakan kondisi kesehatan kami. Dinas Sosial pun seharusnya hadir untuk melihat keadaan kami. Ada apa dengan kami? Bukankah kami juga warga Kabupaten Bekasi yang berhak mendapatkan perhatian dan respons dari pemerintah?”
Selain itu, Rahmat juga mengkritisi kebijakan penutupan pintu air yang mengarah ke Desa Sukamanah dan Desa Sukamulya. “Kami keberatan dengan penutupan pintu air tersebut. Menurut kami, jika pintu air itu dibuka, setidaknya aliran air ke desa kami akan berkurang. Jika memang pintu air itu tidak boleh dibuka, lebih baik ditutup saja selamanya. Jangan ada pintu air yang hanya menguntungkan sebagian pihak dan merugikan kami. Karena saat debit air meningkat, justru desa kami yang terkena dampaknya,” tegasnya.
Tarmidi, salah seorang warga Kampung Srengseng, juga angkat bicara soal tidak responnya pemerintah setempat dengan nasib warga. “Sudah lima hari rumah kami terdampak banjir. Sampai saat ini, air masih deras. Namun, tidak ada pihak pemerintah yang memberikan solusi atau bantuan sembako. Aktivitas kami sangat terganggu. Saya berharap ke depannya pemerintah lebih peduli terhadap warganya. Bahkan, untuk istirahat saja, ada warga yang harus mengungsi ke rumah keluarga atau tidur di bale,” ungkap Tarmidi.
Sementara Dedi Maulana, Kepala Bagian Marketing Rumah Sakit DKH Sukatani, turut menyampaikan keluhannya. “Kami dari pihak rumah sakit sangat menyayangkan kondisi ini. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan publik, dan saat ini akses menuju rumah sakit terhambat akibat banjir. Selama dua hari terakhir, halaman rumah sakit kami tergenang air. Kami bahkan harus menutup pintu utama dengan karung berisi tanah, papan, dan material lainnya agar air tidak masuk ke dalam ruangan. Hingga saat ini, belum ada kunjungan atau perhatian dari pemerintah setempat, dinas terkait, maupun BPBD Kabupaten Bekasi,” ungkap Dedi.
Dedi Maulana berharap agar pemerintah segera menangani bencana banjir ini. “Semoga banjir ini segera teratasi agar tidak mengganggu akses masyarakat, khususnya warga Kampung Srengseng, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” pungkasnya. (Abi)
