dutapublik.com, BEKASI – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah melakukan penahanan terhadap tersangka PH Kepala Desa Lambangsari dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kekuasaan Perangkat Desa Lambangsari atas permintaan dugaan sejumlah uang dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2021, pada Selasa (2/8).
Kasi Intel Kejari Kabupaten Bekasi Siwi Utomo mengatakan, bahwa penyidikan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang keberatan atas permintaan sejumlah uang dalam proses PTSL. Hal tersebut berawal dari ditetapkannya Desa Lambangsari sebagai salah satu desa yang mendapatkan program (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi pada tahun 2021.
Selanjutnya para warga yang mendaftarkan tanahnya untuk mengikuti program PTSL dilakukan dengan mengajukan berkas permohonan ke masing-masing Ketua RT, selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke Ketua RW, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Sekdes dan terakhir diserahkan kepada Kepala Desa Lambangsari untuk selanjutnya diserahkan Ke pihak BPN. Untuk penyelenggaraan PTSL ini Kepala Desa Lambangsari mengadakan rapat bersama dengan Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kadus, Ketua RW.
“Ketua RT yang pada pokoknya dalam keputusan rapat tersebut Kepala Desa Lambangsari memerintahkan kepada Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kadus, Ketua RW dan Ketua RT untuk meminta uang kepada para warga yang mau mengikuti program PTSL agar membayar sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu) untuk tiap sertipikat dan uang tersebut dikumpulkan kepada Kepala Desa Lambangsari. Namun untuk biaya patok, materai, fotokopi dan lain sebagainya dibebankan kepada pemohon,” katanya.
Menurut Siwi Utomo, bahwa total permohonan yang masuk untuk mengikuti program PTSL di Desa Lambangsari adalah sebanyak 1.165 sertipikat untuk tiga dusun dan terkumpul total uang hasil pungutan PTSL sebesar Rp466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah).
“Bahwa ada dugaan masih ada permintaan uang dengan jumlah yang lebih besar terkait penyalahgunaan permohonan PTSL dari pemohon badan hukum atau perusahaan dan untuk kepentingan penyidikan, terhadap tersangka PH saat ini telah dilakukan penahanan untuk waktu 20 hari hingga 21 Agustus 2022,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Bekasi Tjandra Tjipto Nigrum mengapresiasi langkah Kejari mengusut tuntas adanya dugaan pungli PTSL atau mafia tanah di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut amanah dan program dari Kejaksaan Agung.
“LAMI berharap Kejaksaan Kabupaten Bekasi bisa menuntaskan kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi termasuk masalah Tanah Kas Desa (TKD), yang disinyalir di desa lainpun ada juga melakukan hal pungli terkait PTSL. Jangan sampai tebang pilih,” tegasnya. (SS)
