dutapublik.com, BEKASI – Adanya rencana aksi demo yang akan dilakukan oleh kelompok masa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) pada tanggal 07 Mei 2024 ke Pemkab Bekasi terkait dengan revitaliasi jalan Kalimalang, mendapat reaksi keras dari LSM Sniper Indonesia.
Sniper Indonesia akan melakukan aksi demo di waktu yang bersamaan ke Pemkab Bekasi sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi atas program revitalisasi jalan Kalimalang batas kota Bekasi – Karawang.
Sekalipun menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara berdemo dijamin oleh UU bukan berati setiap kebijakan daerah yang ditemukan bermasalah harus selalu didemo.
“Katakan bahwa demo yang dilakukannya itu sebagai bentuk kritik sosial kepada pemerintah atas suatu kebijakan keliru atau salah, tentunya bisa saja masyarakat meminta penjelasan kepada pejabat berwenang dengan bersurat atau beraudiensi atau bisa saja melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH) jikalau memang program itu ada dugaan tindak pidananya,” ujar Ketum LSM Sniper Indonesia, Gunawan, Selasa (30/04/2024).
Bahkan dalam pelaksanaan program pembanguan jalan, bilamana di lapangan ditemukan adanya penyimpangan, sebagai fungsi kontrol semestinya bisa melakukan pencegahan, dan itu gunanya kontrol sosial.
“Bagi sniper Indonesia, dengan adanya rencana aksi demo yang akan dilakukan oleh kelompok masyarakat terkait dengan program revitalisasi jalan Kalimalang yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, aksi demo semacam itu sudah over akting dan berlebihan dalam menempatkan idealisme,” ungkapnya.
Maka, dari itu sniper juga punya hak sama dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dengan berdemo sebagi bentuk dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang sedang menyelesaikan program penuntasan pembangunan jalan Kalimalang.
Jalan kalimalang merupakan akses vital dan akses konektivitas bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi maupun luar Kabupaten Bekasi. Jalan Kalimalang harus terbangun tuntas karena menjadi mukanya wilayah Kabupaten Bekasi. (Uya)
