dutapublik.com, MADINA – Dana desa adalah salah satu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bukan untuk mensejahterakan kepala desa itu jelas diatur di dalam UU dan peraturan yang berlaku dan setiap penggunaan dana desa harus berdasarkan skala proritas desa masing-masing.
Berbeda dengan Dana Desa di Kabupaten Mandailing Natal, banyak kegiatan yang dikerjakan secara tiba tiba seperti bimtek yang sudah puluhan kali dilaksanakan namun menurut pantauan di lapangan di setiap desa di Kabupaten Mandailing Natal nyaris tidak ada manfaat seperti bimtek pembuatan APBDesa, fakta di lapangan Kepala Desa dan perangkat desa tidak mampu dalam pembuatan APBDesa mereka malahan menggunakan jasa pihak pihak ke tiga untuk pembuatan APBDesa.
Seperti pada tanggal 20 sd 23 Desember 2024 sesuai undangan Lembaga Study Strategi dan Inovasi Pembagunan (LSIP) melaksanakan bimtek di 3 lokasi yaitu Danau Toba Internasional Hotel yang terletak di jalan Imam Bonjol no. 17 Medan, Hotel Grand Kanaya serta Hotel Griya Medan di jalan T Amiramsah yang diikuti 377 Desa dengan biaya Rp 7.000.000 per Desa. Kegiatan ini diduga kuat dilaksanakan untuk kepentingan segelintir pihak bukan untuk kepentingan desa sebab desa tidak membutuhkan kegiatan bimtek ini karena tidak bermanfaat.
Ironisnya di saat para pihak terkait dimintai tanggapannya, sangat disayangkan para pihak terkait selalu mengabaikannya seperti Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal. Dimana sampai berita ini tayang, pejabat tersebut tak kunjung merespon.
Menurut pantauan media dan tim LSM Mandailing Natal bahwa kegiatan bimtek ini telah menghamburkan uang desa karena tidak tepat sasaran melainkan hanya kepentingan untuk meraup keuntungan pribadi yang mencapai milliaran rupiah. Maka dari kegiatan ini diminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara agar memeriksa kegiatan bimtek ini agar para penyelenggara dapat mempertanggungjawabkan Dana Desa yang bersumber dari APBN. (tim)
