PMI Ilegal Asal Desa Kertajaya Diduga Jadi Korban TPPO Di Malaysia, Agensi DOM Nekat Tantang Presiden Prabowo 


dutapublik.com, BEKASI – Karyati, seorang perempuan asal Kampung Teko Tengah Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia oleh seorang sponsor bernama Sela, untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga.

Suaminya, Maman, berharap pemerintah Indonesia, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, turun tangan langsung dalam penyelamatan dan pemulangan istrinya.

“Kami mohon, tolong bantu istri saya segera ditemukan dan dipulangkan. Kami sudah tak tahu harus minta tolong ke siapa lagi,” ujarnya, dengan haru.

Setibanya di Malaysia, Karyati, sempat menghubungi keluarga dan meminta segera dipulangkan. Namun agensi penyalur bernama DOM, menahan kepulangannya dan meminta uang tebusan sebesar Rp17 juta.

“Kalau nggak ada uang, jangan harap bisa pulang,” ujar salah satu pihak DOM.

Komunikasi Karyati, dan keluarga pun terputus setelah itu. Keluarga menduga hal tersebut disengaja oleh agensi untuk mengisolasi korban dan menekan keluarga.

Saat dikonfirmasi awak media, pihak DOM, justru bersikap arogan. Dalam pernyataan yang direkam, mereka bahkan menantang Pemerintah Indonesia secara terbuka.

“Sudah, kau Polisikan saja gue! Suruh, Prabowo, sekalian kalau bisa! Silakan saja biar Prabowo, yang urus kalau dia mampu!” ujar pihak DOM, dengan nada tinggi.

Setelah pernyataan itu, nomor kontak mereka tidak bisa dihubungi lagi.

Pernyataan menantang tersebut memicu reaksi dari para Aktivis Migran yang meminta Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Mereka menilai, kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan WNI di luar negeri.

“Ini bukan lagi soal administrasi. Kalau sudah ada KTP dan data keluarga, KBRI, seharusnya bisa bergerak. Jangan sampai ditantang terang-terangan malah diam saja,” ujar seorang aktivis.

Hingga kini, nasib, Karyati, belum diketahui, sementara keluarga terus berharap ada tindakan cepat dan tegas dari pemerintah Indonesia. (Uya)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *