dutapublik.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hutan dan kekayaan alam Indonesia. Presiden menargetkan penguatan jumlah Polisi Hutan hingga mencapai 70.000 personel sebagai langkah strategis menjaga kawasan hutan nasional dari berbagai ancaman kejahatan lingkungan.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Senin, 12 Oktober 2026, dari Istana Merdeka. Presiden secara khusus meminta Kapolri Jenderal Polisi Dr. Suyudi Ario Seto untuk membantu mendidik dan melatih personel Polisi Khusus Kehutanan. Luasnya kawasan hutan Indonesia membutuhkan kekuatan personel yang memadai, profesional, dan memiliki kemampuan khusus di lapangan.
Kapolri Tindak Lanjuti Arahan Presiden
Menindaklanjuti perintah tersebut, Polri bergerak cepat melalui pendidikan dan pelatihan Polisi Khusus Kehutanan secara bertahap. Bukti nyata terlihat pada Jumat, 16 Oktober 2026, ketika sebanyak 586 personel menyelesaikan pelatihan di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Upacara penutupan dipimpin Kabaharkam Polri Komjen Pol. Herry Heryawan, bersama jajaran Kementerian Kehutanan dan Polri.
586 Personel Dibekali Kemampuan Khusus
Para personel dibekali deteksi dini, pemolisian masyarakat, patroli, penanganan TKP, hingga pemanfaatan teknologi seperti pemantauan drone, citra satelit, titik panas, dan sistem intelijen kehutanan. Kabaharkam Polri menegaskan integritas adalah hal utama — personel tidak boleh berkompromi dengan perusak lingkungan maupun menyalahgunakan kewenangan.
Target 70.000 Personel Secara Bertahap
Target penguatan menjadi 21.000 personel pada tahun 2027, sebelum mencapai 70.000 dalam beberapa tahun ke depan. Perlindungan hutan membutuhkan sinergi Polri, TNI, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, kejaksaan, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat.
Hutan adalah kekayaan alam, sumber kehidupan, penyangga ekosistem, dan aset strategis bangsa. Dengan dukungan semua pihak, tidak boleh ada lagi ruang bagi pelaku kejahatan kehutanan mengeksploitasi kekayaan alam demi kepentingan pribadi. Menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama.
(Red)
