dutapublik.com, PEKANBARU – Tim dari Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Polda Riau, pada Jumat (15/4/2022). Pertemuan digelar di ruang Tribrata lantai 5 Markas Polda Riau di Jalan Pattimura.
Rombongan Komisi III DPR RI ini disambut langsung Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, Wakapolda Riau Brigjen Pol Tabana Bangun beserta seluruh pejabat utama dan jajaran Kapolresta/Kapolres, hadir pula dari para petinggi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau dan BNN Kota se-Riau.
Pertemuan jajaran Polda Riau, BNNP Riau dan Komisi III DPR RI, berlangsung dari siang hingga sore hari. Meski di hari libur nasional, rombongan Komisi III DPR RI itu berkesempatan membahas soal berbagai isu bersama Polda Riau dan jajaran BNNP Riau. Seperti, misalnya soal indikasi penyimpangan terkait masalah kelangkaan minyak goreng (Migor) dan juga Narkoba.
Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menuturkan, Riau dikenal sebagai provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia, namun pihaknya heran kenapa masih terjadi kelangkaan minyak goreng di Bumi Lancang Kuning.
“Tentu dalam tanda petik (diduga_red) ada penyimpangan. Kita harapkan Kapolda bisa menyisirnya,” ujarnya, usai pertemuan.
Disebutkannya, pihaknya juga membahas soal perusahaan besar Sawit di Riau yang diduga merambah hutan lindung.
“Jadi mereka menanam sawit dalam kawasan hutan. Ada juga yang melebihi HGU yang mereka miliki. Ini juga kita percayakan ke Polda untuk meneliti dan memeriksanya,” imbuhnya.
Dirinya menuturkan, Komisi III DPR RI juga menyarankan agar dibuat semacam Posko terpadu di wilayah yang menjadi pintu masuk Narkoba jaringan Internasional Malaysia ke Riau.
“Itu kan dari Rohil dan Inhil ada membentang garis pantai 685,24 km. Ini menjadi jalur masuknya narkoba internasional. Termasuk Bengkalis, Meranti, Dumai. Ini kita harapkan untuk memotong masuknya Narkoba dari Malaysia, diharapkan membuat Posko,” jelasnya.
Sementara itu, Mohammad Iqbal menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini ke Polda Riau.
“Intinya atas kunjungan DPR RI, kita ucapkan terim akasih atas masukan, koreksi dan apresiasi. Semangatnya adalah memperbaiki atau menguatkan kerja Polda Riau,” ucapnya.
Soal posko terpadu untuk mengawasi masuknya narkoba ke Riau, Iqbal menerangkan, dalam hal ini pihaknya bekerja sama dengan seluruh instansi lainnya, seperti BNNP, Bea Cukai dan sebagainya.
“Posko terpadu, jadi diisi oleh semua Kementerian Lembaga, seperti Kepolisian, BNNP, Bea Cukai ada posko besar dengan anggaran khusus. Ini untuk membendung semua masuknya Narkoba dari luar,” sebutnya.
Kemudian hal lain yang juga dibahas adalah soal masalah pengendalian Narkoba dari dalam Lapas.
“Jadi tadi sudah ditanyakan soal itu, kita sudah jawab. Kita akan meningkatkan koordinasi, untuk meminimalisir atau menghilangkan peredaran narkoba di Lapas,” pungkasnya. (Rahman)
