dutapublik.com, LAMPUNG – Akademisi Universitas Lampung, Dr. Yusdianto, S.H., M.H., mengecam kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang dinilainya pasif dalam menangani konflik antara manusia dan satwa liar di wilayah Lampung Barat.
Menurut Yusdianto, kedua lembaga tersebut cenderung melakukan pembiaran terhadap persoalan yang terus berulang, tanpa adanya tindakan konkret di lapangan.
“Mereka hanya seperti tukang arsip—mendata jumlah satwa, tanaman, cakupan hutan, dan sebagainya. Padahal, peran mereka seharusnya jauh lebih luas. Anggaran negara yang dialokasikan ke BKSDA dan TNBBS tidak berdampak nyata,” kritiknya.
Yusdianto menegaskan bahwa BKSDA dan TNBBS seharusnya menjadi pelopor dalam membangun kerja sama lintas sektor—melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (NGO)—untuk menangani masalah ini secara menyeluruh.
“Wilayah kerja konflik ini berada dalam ranah dua lembaga tersebut. Mereka seharusnya aktif dan progresif, menggalang dukungan semua pihak demi merumuskan langkah-langkah strategis penyelesaian konflik,” tegasnya.
Ia mendesak agar BKSDA dan TNBBS segera merilis peta zona rawan konflik satwa secara rinci, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, penerapan sanksi tegas bagi pelanggar aturan juga dinilai penting, tentunya dengan melibatkan kolaborasi semua pihak.
“Peran masyarakat di sekitar zona merah harus dimaksimalkan, disertai penguatan dukungan dari berbagai elemen lainnya,” pungkas Yusdianto.
(S.N)
