dutapublik.com, BEKASI – Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) Yandri Susanto, yang menyebut bahwa program Dana Desa terganggu oleh pihak yang ia sebut sebagai “LSM dan Wartawan Bodrex,” menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis dan organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Bekasi.
Salah satu kecaman datang dari Ketua Umum LSM Benteng Bekasi, Turangga Cakra Undaksana, yang menilai ucapan tersebut tidak pantas keluar dari seorang pejabat negara.
“Wujud kecaman keras kita terhadap ucapan Menteri Desa yang kami anggap tidak memiliki bobot etika, maka kami, Benteng Bekasi, akan melaporkan seluruh Desa se-Kabupaten Bekasi, terkait penggunaan anggaran Dana Desa kepada aparat penegak hukum,” ujar, Turangga, saat diwawancarai di Bekasi, Minggu (02/02/2024).
Turangga, juga menambahkan bahwa setelah laporan tersebut dibuat, pihaknya akan memiralkan langkah tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap stigma negatif yang dinilai merugikan LSM dan Jurnalis yang berjuang di tingkat akar rumput.
Ketum LSM Benteng Bekasi Turangga Cakra Undaksana
“Setelah dilaporkan, lalu kita viralkan se-viral-viralnya,” tegasnya.
Pernyataan, Yandri Susanto, sebelumnya dianggap menyudutkan elemen masyarakat sipil yang kerap menjadi pengawas independen dalam penggunaan Dana Desa.
Hal ini menimbulkan gelombang kritik, termasuk dari kalangan media, yang menilai komentar tersebut berpotensi memicu persepsi negatif terhadap peran wartawan dan LSM, dalam mengawal transparansi anggaran publik.
Saat berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kemendes terkait kecaman yang disampaikan LSM Benteng Bekasi dan pihak-pihak lainnya.(Hermanto)
