Video LQ Indonesia Lawfirm Beberkan Bukti Oknum Polri Gelapkan Aset Sitaan Investasi Bodong


dutapublik.com, JAKARTA – LQ Indonesia Lawfirm sebagai firma hukum terdepan dalam penanganan Pidana Investasi Bodong kembali memperingatkan masyarakat dan pemerintah akan bahaya laten Oknum Polri terutama dalam penanganan kasus investasi bodong, karena menyangkut uang dalam jumlah besar.

Dalam video edukasi hukumnya, kembali LQ Indonesia Lawfirm menyoroti adanya dugaan oknum Mabes Tipideksus yang tidak profesional dan transparansi dalam menangani kasus Investasi bodong.

“Dari kaburnya Tersangka Suwito Ayub, hingga hilangnya Yacht dari list sitaan serta tidak diperiksanya istri Henry Surya, Ipar dan bapaknya, juga tidak disitanya jam Richard Mille dan Hermes yang nilai total ratusan milyar menimbulkan dugaan adanya permainan Oknum Polri yang tidak serius dan tidak profesional.”

“Lihat saja tidak diborgolnya Henry Surya ketika pers release. Beda dengan Indra Kenz yang tidak hanya diborgol melainkan dibotaki kepalanya. Di sini saja masyarakat bisa melihat perbedaan perlakuan Tipideksus Mabes Polri menangani Ikan Teri dan Ikan Paus. Spesial sekali,” ujar Alvin Lim sambil menunjukkan video press release Mabes Polri, pada Minggu (27/3) dalam press releasenya.

Alvin Lim dengan lantang menduga bahwa para penyidik dalam melaksanakan tugasnya telah melanggar pasal 421 KUHPidana, yaitu penyalahgunaan wewenang dalam tugasnya yaitu melakukan pembiaran.

“Terutama dengan tidak adanya tandatangan Suwito Ayub dalam BAP Tersangkanya. Bagaimana berkas BAP tidak ada tandatangan Tersangka, tapi ada tandatangan Penyidik dan atasan penyidik? Apakah Berita Acara ini rekayasa dan buatan Penyidik? Penyidikpun disinyalir tidak memantau dan mengawasi para Tersangka. Karena tahu Suwito Ayub kabur ketika Kejaksaan mengembalikan Berkas (P-19).”

“Dan salah satu petunjuk adalah meminta agar BAP Tersangka Suwito Ayub ditandatangani. Baru ketika memanggil Suwito Ayub untuk tandatangan, diketahui Suwito Ayub kabur. Hal tersebut sebenarnya sudah jelas menjadi bukti pelanggaran Penyidik dan atasan Penyidik dalam penanganan perkara Indosurya. Direktur Tipideksus Brigjen Wisnu Hermawan wajib bertanggung jawab penuh atas dugaan pelanggaran tersebut,” ujar Alvin satu-satunya Advokat yang terkenal berani frontal melawan Oknum Polri.

Diungkapkan Alvin Lim, ini buktinya adanya Oknum Polrivbermain dalam aset sitaan sambil menunjukkan putusan MA No. 446 K/Pidsus/2013 yang berisi vonis terhadap Oknum Polri AKP Anang Susanto yang menggelapkan aset sitaan dan berbagi dengan para atasannya dari Kasubdit, Wakil Direktur, hingga Direktur di Polda Metro Jaya dalam kasus Investasi Bodong PT. Sarana Perdana Indoglobal dengan kerugian 3 Triliun lebih.

“250 juta untuk lunasi mobil BMW dan 500 juta rupiah diberikan kepada Dirkrimum Kombes Carlo Tewu (sekarang Irjen Pol Purnawirawan), juga Rudi Sufahriyadi, Kostbar dan Achmad Rivai semua tertulis turut menerima uang aset para korban Investasi bodong. Bahkan 200 juta rupiah untuk membangun ruang Kantor Dirkrimum Polda Metro Jaya. Semua tertera jelas di putusan MA tersebut,” ungkap Alvin Lim dengan penuh emosi.

Kalau itu terjadi di masa lalu, kata Alvin Lim, belum lama di Fismondev Panit Unit 5 juga memeras korban investasi bodong sejumlah 500 juta untuk kepengurusan SP3.

“Dari dulu sampai sekarang tidak berubah, bahkan sekarang lebih terang-terangan berani Oknum Polri minta suap di Kantor Polisi di siang bolong, karena Ketua KPK juga dipimpin Kepolisian. Slogan Polri Presisi Berkeadilan itu hanyalah impian. Kenyataannya Polri Persis Berkeduitan,” ucap Alvin Lim dengan penuh kecewa.

Dirinya menyebut, bahwa sudah menerima banyak ancaman, bahkan Polres Jakarta Pusat berusaha membidik dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Namun ia mengaku tidak takut dan tetap akan selalu Vokal apapun risikonya.

“Saya siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Bukan karena dibayar tapi karena hati saya iba melihat para korban investasi bodong dibodohi Oknum Penipu, sekarang dirampok lagi sama Oknum Polri. Sudah ada yang mati bunuh diri, stress, sakit parah. Kemana Pemerintah dan Kepala Negara ketika masyarakat Indonesia membutuhkan kepemimpinannya?,” tegasnya.

LQ Indonesia Lawfirm mengimbau agar masyarakat menonton video edukasinya agar tahu langkah yang benar dan mengenali modus Oknum Aparat agar bisa maksimal dalam memperoleh kerugiannya. Hubungi 0818-0489-0999 untuk konsultasi hukum dan Video edukasi dapat ditonton di kanal Youtube LQ Indonesia: https://youtu.be/eD5ANQusmvU. (E. Bule)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *