dutapublik.com, JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, mengumpulkan para Penyidik dari Direktorat Polda Metro Jaya hingga Polres jajaran. Tujuannya membahas proses penegakkan hukum di wilayah hukum Polda Metro Jaya agar berjalan maksimal.
“Hari ini saya sengaja mengumpulkan para Penyidik yang dari Polda maupun dari kesatuan wilayah Polres. Kenapa saya kumpulkan? Karena sejalan dengan amanat Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bahwa penegakkan hukum yang berkeadilan itu menjadi konsen beliau,” kata Karyoto kepada wartawan, belum lama ini.
Karyoto, menegaskan, proses penegakkan hukum harus berjalan profesional, objektif, dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
LQ Indonesia Lawfirm, menanggapi secara positif upaya Kapolda Metro Jaya memberikan kepastian hukum kepada setiap aduan yang masuk. Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono, S.H., M.H., mendukung wacana Kapolda tersebut.
“Ini yang sudah kami tunggu dari seorang pimpinan Polri yang berintegritas. Irjen Karyoto, mantan Direktur di KPK sudah banyak paham mengenai penyidikan. Kami berharap beliau bisa tegas dan menindak para Penyidik yang bermain kasus dan masuk angin. Kepastian hukum adalah hal terpenting yang ditunggu oleh setiap pelapor dan pencari keadilan. Saya optimis, di masa jabatan Irjen Karyoto, kasus mandek bisa berjalan,” ujarnya, dalam press release pada Jumat (12/5).
Bambang, menambahkan, bahwa selama masa jabatan Irjen Fadil Imran, sebagai Kapolda Metro Jaya, kasus Investasi bodong mandek semua di Polda Metro Jaya.
“Dugaan kami masuk angin dan adanya oknum-oknum Penyidik nakal yang terima gratifikasi, sehingga kasus di peti eskan. Hal ini merusak citra Polri secara menyeluruh dan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Polri. Dengan adanya wacana Irjen Karyoto, maka, masyarakat kembali menaruh harapan agar kasus yang sudah dilaporkan sejak 3-4 tahun lalu bisa memperoleh kepastiam hukum,” imbuhnya.
Bambang, berharap kasus Investasi Bodong PT Mahkota dan OSO Sekuritas harus menjadi fokus utama. Karena, selain sudah 4 tahun lalu dilaporkan sudah naik sidik dengan Terlapor Raja Sapta Oktohari, Hamdriyanto, dan Hasanudin Tisi.
“Raja Sapta Oktohari, bukti sudah sangat jelas bahkan video RSO ngumbar janji manis depan panggung menarik dana investor sudah sangat nyata. Tapi diduga Penyidik dan atasan penyidik “Masuk Angin”, hingga beralasan kasus perdata, karena ada PKPU. Padahal, semua kasus Investasi bodong ada PKPU tapi tidak menghalangi Penyidik untuk penetapan tersangka seperti KSP SB, Indosurya, Kresna, dll.”
“Kapolda harusnya berani segera copot dan demosi Penyidik yang alasan kosong ini karena menghalangi kepastian hukum kepada para pelapor. Selain Kasus Mahkota dan OSO Sekuritas, LQ Indonesia Lawfirm, menyoroti kasus Narada, Minnapadi, Net 89, Koperasi 5 Garuda, dan UOB Kay Hian, yang oleh Penyidik Fismondev diduga diputar-putar tidak ada kepastian hukum,” bebernya.
Sementara, Diky, selaku Penyidik Fismondev Polda Metro Jaya, ketika dikonfirmasi oleh media dutapublik.com, pada Jumat (13/5) sekira pukul 20.39 WIB, terkait alasan dugaan mandeknya LP para korban investasi bodong, Diky, tidak memberikan respon hingga berita ini dipublikasikan.
LQ Indonesia Lawfirm, dapat dihubungi di 0818-0489-0999 Jakarta, dan 0817-489-0999 Tangerang untuk konsultasi Gratis. Bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan bisa segera menghubungi LQ. (Red)






