dutapublik.com, TOMOHON – Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk didampingi Sekretaris Daerah Edwin Roring, memimpin Rapat terbatas Pejabat Eselon II di Jajaran Pemerintah Kota Tomohon bertempat di Rumah Dinas Walikota Tomohon Kelurahan Walian Dua Kecamatan Tomohon Selatan, pada Hari Kamis, (27/10).
Adapun Rapat dinas yang dilakukan dalam suasana informal tersebut membahas kondisi & capaian capaian pada tahun 2022 dan Rencana Program Tahun 2023 dan 2024 serta program lainnya yang menyentuh kepentingan masyarakat Kota Tomohon.
Beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Walikota Tomohon, dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon II di Jajaran Pemerintah Kota Tomohon.
Berikut point penting yang disampaikan:
1. Perangkat Daerah secara kontinu melakukan akselerasi/percepatan Visi dan Misi serta program unggulan Walikota dan Wakil Walikota, termasuk percepatan realisasi prog & kegiatan srt anggarannya.
2. Harus memperhatikan dengan cermat setiap Rencana program dan kegiatan tahun 2023, agar pro rakyat atau dengan kata lain kegiatan yang tidak pro rakyat agar dikurangi secara signifikan, kecuali yang sifatnya urgent.
3. Agar tahun 2023 mampu membuat terobosan/inovasi terhadap program dan kegiatan yang ditetapkan serta dilaksanakan.
4. Melakukan percepatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap 8 area intervensi MCP Korsupgah KPK yang meliputi perencanaan & penganggaran APBD, pengadaan barang & jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, “Optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.”
5. Semua pejabat harus tetap siaga & cepat memberi respons terhadap aspirasi serta keluhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi kondisi darurat.
“Segera tanggani apa yg SDH bisa di tanggani segera & laporkan.”
6. Memantapkan komunikasi & koordinasi antar pejabat, saling melengkapi, satu hati, satu langkah, dan bekerja sebagai satu tim yang kuat (team work) yg hebat.
7. Selalu memperhatikan mekanisme kerja secara hirarki. Agr satu komando yg terkoordinasi efektif, agr pemerintahan berjalan efektif. Mekanisme birokrasi agr disederhanakan, jgn menyulitkan.
8. Seluruh pejabat & ASN wajib menguasai tugas pokok dan fungsi, termasuk kegiatan di masing-masing perangkat daerah dan hal-hal teknis.
9. Memastikan agar Pejabat JPT, JA, JFT, JFU & Nakon semua mau di atur. tidak bisa ada yang tidak bisa diatur, dan jika ditemukan perilaku tidak bisa diatur, segera dilaporkan untuk dievaluasi.
10. Melakukan perhitungan secara teliti, cermat dan kawal dgn baik terhadap perencanaan anggaran pd komponen item-item gaji, tunjangan, TPP, honor tenaga kontrak, serta kewajiban pajak yang harus dipotong.
“Ditegaskn lagi agar para Kepala SKPD, memastikan pembayaran Gaji & tunjangan termasuk TPP dan Honor Nakon (tenaga kontrak) Terbayarkan Tepat Waktu.”
11. Tiap perangkat daerah wajib membuat gerakan menanam ubi batata untuk menopang cadangan pangan keluarga dalam menghadapi potensi terjadinya krisis pangan ke depan serta sebagai upaya pengendalian inflasi.
12. Setiap SKPD, di WAJIBkan buat terobosan dlm pelayanan publik, agar masyarakat makin dimudahkan dan di masukkan ke pimpinan untuk menjadi bahan penilaian.
13. Agar berikan dukungan yang optimal dalam peringkat Hari Anti Korupsi sedunia (Hakordia).
14. Kepala SKPD, agar sudah memulai mempersiapkan Ranwal Renja 2024.(EffendyV.Iskandar).
