dutapublik.com, MINAHASA –
Cara berbagai pemerintah daerah (Pemda) dalam merancang dan menggelontorkan anggaran dianggap belum efisien dan kurang berorientasi buat memecahkan persoalan yang masyarakyat hadapi.
Hal tersebut sempat disinggung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi’ yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Senin kemarin.
Menurut Mendagri Tito, Pemda kerap kali tidak tepat sasaran saat merumuskan anggaran dan melaksanakan program.
Dirinya mencontohkan ada salahsatu Pemda yang menghabiskan anggaran mencapai 3 kali lipat buat persiapan dibanding dana disiapkan buat mewujudkan program kerja.
“Misalnya, program intinya dianggarkan Rp 5 miliar, program studi bandingnya Rp 2 sampai Rp 3 miliar, rapatnya Rp 3 miliar, perjalanan dinasnya Rp 10 miliar,” ujarnya
Jadi, lebih banyak persiapan-persiapan penguatannya, ketimbang program yang bermanfaat untuk rakyat. Ini kerawanannya juga.
Tito menilai Pemda sudah harus meninggalkan pola seperti itu supaya penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran, serta minim penyimpangan.
Mendagri Tito kecewa karena banyak Pemda justru mengalokasikan sebagian besar anggaran buat membayar gaji serta belanja kebutuhan pegawai ketimbang buat mewujudkan program kerja.
“Belanja yang kita lihat masuk kerawanan tertinggi, yang ttidak efisien dalam menyusun postur anggaran belanja. Belanja habis untuk belanja pegawai, belum Gaji dan tambahan penghasilan lainnya,” tandasnya (Effendy/tim)
