dutapublik.com, MINAHASA –
Pelaksana tugas (Plt) kepala desa atau hukum tua harus berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Minahasa, Drs. Dharma Patria Palar, kepada wartawan.
“Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Plt hukum tua harus ASN,” ujar Palar.
Ia menjelaskan bahwa aturan tersebut telah berlaku sejak lama. Namun, terdapat kelonggaran bagi daerah yang memiliki keterbatasan ASN. “Jika di tingkat kabupaten jumlah ASN terbatas, maka Plt hukum tua dapat diisi oleh non-ASN sementara, hingga pelaksanaan pemilihan hukum tua itu dilakukan,” jelasnya.
Palar juga menegaskan bahwa pada tahun 2025, Kabupaten Minahasa akan menggelar pemilihan hukum tua. “Bagi Plt hukum tua yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut, sesuai aturan, mereka harus mengundurkan diri terlebih dahulu,” tambahnya.
Terkait perpanjangan masa jabatan Plt hukum tua non-ASN, Palar menyebutkan bahwa hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pencairan dana desa melalui sistem Siskeudes, sehingga tidak terjadi hambatan akibat pergantian spesimen.
Ia pun berharap eksekutif bersabar menunggu tahapan pemilihan hukum tua dengan tetap memberdayakan Plt hukum tua non-ASN. “Hal ini penting agar tidak mengganggu jalannya tahapan pemilihan hukum tua,” pungkasnya. (Effendy)
