dutapublik.com, BLORA – Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, mengukuhkan, melantik, dan mengambil sumpah janji jabatan terhadap 39 pejabat, yang terdiri atas pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten Blora, Jumat (21/3/2025).
Rinciannya, para pejabat yang dilantik dan dikukuhkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora tersebut berasal dari lima OPD yang mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), yaitu:
1. Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda)
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar)
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida)
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Selain itu, 11 orang pejabat lainnya juga dilantik dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkup Pemkab Blora.
Bupati Arief mengungkapkan bahwa acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
> “Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang digelar hari ini telah mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini, antara lain, merupakan tindak lanjut perubahan SOTK di lima OPD. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat ini juga telah mendapatkan izin dari Mendagri dan Kepala BKN,” terang Bupati.
Turut hadir dalam prosesi tersebut Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini; Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi; para asisten dan staf ahli; Kepala BKPSDM Kabupaten Blora; kepala OPD; serta para camat.
Para pejabat yang diamanahi untuk menjabat di sejumlah OPD tersebut, antara lain:
A. Mahbub Djunaidi – Kepala Bapperida Kabupaten Blora
Drs. Heru Eko Wiyono – Kepala BKPSDM Kabupaten Blora
Edi Widayat – Kepala Dinkesda Kabupaten Blora
Pujo Catur Susanto – Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Blora
Dra. Mulyowati – Sekretaris BPBD Kabupaten Blora
Bupati berharap agar pengambilan sumpah jabatan ini tidak menjadi polemik, baik dalam pemerintahan maupun di tengah masyarakat, sebab mutasi sudah berdasarkan ketentuan dan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi.
> “Mutasi ini adalah bentuk evaluasi kinerja dan penyegaran birokrasi serta sudah menjadi hal yang biasa dalam pemerintahan. Jangan dikaitkan dengan kepentingan lain,” tandasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa mutasi jabatan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar. Mutasi dilakukan sebagai upaya untuk mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.
> “Karena itu, kami mengingatkan seluruh pejabat struktural yang sudah dilantik agar memahami tugas dan fungsinya. Pahami bagaimana tugas, wewenang, tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam organisasi yang dipimpin,” lanjutnya.
Bupati yang akrab disapa Mas Arief itu juga berpesan kepada para pejabat yang telah diambil sumpahnya agar terus berinovasi.
> “Kepada para ASN yang dilantik, saya harap terus melakukan inovasi di OPD masing-masing. Ini adalah salah satu hal yang kami tekankan. Selama dua tahun berturut-turut, kita telah menjadi kabupaten terinovatif. Oleh karena itu, saya meminta semuanya untuk terus berinovasi di OPD masing-masing,” tegasnya.
Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan baik.
> “Kami mengajak para aparat negara untuk bersyukur. Sebagai bentuk rasa syukur itu, kita harus terus memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.
