dutapublik.com, JAKPUS – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kajari Jakpus), Safrianto Zuriat Putra, menyampaikan kasus tersebut terungkap saat ia mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 jo. Nomor: Print 612/M.1.10/Fd.1/04/2025 tanggal 09 April 2025.
“Berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut, penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengumpulkan alat-alat bukti yang kuat sehingga menetapkan beberapa orang tersangka,” kata Safrianto Zuriat Putra di Kejari Jakpus, Kamis (22/5/2025).
Safrianto menjelaskan, kasus tersebut bermula dari pembentukan PDNS yang tidak sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Hal itu diduga dilakukan agar para tersangka memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan pemufakatan.
Dalam perencanaan tender tersebut, Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun diduga diarahkan untuk menguntungkan perusahaan tertentu, yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang.
“Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui suap diantara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan,” ungkap Safrianto.
Total anggaran kegiatan PDNS Sementara dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai Rp 959,4 miliar, dengan rincian Rp 60,3 miliar pada 2020, Rp 102,6 miliar pada 2021, Rp 188,9 miliar pada 2022, Rp 350,9 miliar pada 2023, dan Rp 256,5 miliar pada 2024.
Dalam proses penyidikan, Kejaksaan telah memeriksa 78 saksi dan empat ahli serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi strategis, seperti kantor Kominfo, perusahaan pelaksana proyek, dan beberapa properti milik para tersangka.
Dari penggeledahan tersebut disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1,7 miliar, tiga unit mobil, logam mulia seberat 176 gram, tujuh sertifikat tanah, barang bukti elektronik, dan dokumen penting.
“Atas dasar penyidikan tersebut, maka ditetapkan tersangka SAP, mantan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo (2016–2024). BDA, mantan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah. NZ, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek PDNS. AA, Direktur Bisnis PT Aplikanusa Lintasarta (2014–2023). PPA, mantan Account Manager PT Docotel Teknologi (2017–2021),” ucap Safrianto.
Ia mengaku, tersangka SAP, BDA dan AA dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan untuk tersangka NZ dan PPA dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya langsung melakukan penahanan selama dua puluh hari ke depan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Safrianto menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan jumlah kerugian negara. Saat ini, pihaknya bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat ini sedang melakukan penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut.
“Hari ini kami luruskan, berdasarkan perhitungan sementara oleh penyidik, diperoleh fakta bahwa kerugian keuangan negara dalam jumlah ratusan miliar. Untuk angka pastinya belum dapat kami sampaikan,” pungkasnya. (Nando)
