dutapublik.com, MADINA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan Mandailing Natal (Komandan Madina) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mandailing Natal pada Jumat (31/10/2025). Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag PBJ) agar lebih transparan terkait pelaksanaan pembangunan Ruang Puskesmas Gunung Tua, Kecamatan Panyabungan.
Proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp558.163.000, yang dikerjakan oleh CV Madina Aman Sejahtera.
Dalam orasinya, Robi Nasution menyampaikan bahwa proyek pembangunan tersebut diduga menggunakan bahan material ilegal yang tidak memiliki izin resmi serta tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
“Berdasarkan data dan informasi yang kami kantongi, terdapat beberapa syarat administrasi yang belum terpenuhi, seperti sertifikat izin galian C dan surat perjanjian kerja sama. Padahal sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021, kontrak tidak dapat ditandatangani jika seluruh syarat belum terpenuhi. Ini merupakan bentuk pelanggaran hukum,” tegas Robi.
Ia juga menilai bahwa PPK dan Kabag PBJ tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya karena tetap melanjutkan kontrak meskipun persyaratan administrasi belum lengkap.
“Kami menduga kuat adanya persekongkolan antara PPK, Kabag PBJ, dan pihak rekanan dalam memuluskan proyek tersebut. Jika salah satu syarat kualifikasi tidak terpenuhi, kontrak seharusnya dibatalkan, bukan tetap dijalankan,” tambahnya.
Robi menilai bahwa hal ini dapat menimbulkan preseden buruk terhadap tata kelola pemerintahan daerah, apabila proyek tetap dijalankan tanpa memenuhi syarat kualifikasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Setelah beberapa waktu berlangsung, Asisten III Setda Madina, Lis Mulyadi, menemui massa aksi mewakili Bupati Mandailing Natal. Namun, PPK maupun Kabag PBJ tidak hadir untuk memberikan tanggapan sebagaimana diminta oleh para mahasiswa.
“Terima kasih kepada mahasiswa Komandan Madina. Senin, Pak Bupati akan tiba di Madina, dan saya akan menyampaikan aspirasi ini kepada beliau untuk ditindaklanjuti,” ujar Lis Mulyadi.
Menanggapi hal tersebut, Robi Nasution menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada kejelasan, kami akan kembali menyampaikan aspirasi,” tegas Robi.
Adapun pernyataan sikap Komandan Madina sebagai berikut:
1. Mendesak Bupati Madina segera mengevaluasi kinerja Kabag PBJ dan PPK terkait pembangunan Ruang Puskesmas Gunung Tua, karena berpotensi mencoreng nama baik Pemkab Madina.
2. Meminta Bupati Madina memerintahkan Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan khusus (Riksus) terhadap Kabag PBJ dan PPK guna memastikan proyek sesuai ketentuan hukum.
3. Meminta PPK dan Kabag PBJ bersikap profesional dan transparan menjelaskan dasar hukum pelaksanaan proyek meski syarat administrasi belum terpenuhi.
4. Meminta Kejari Madina memanggil dan memeriksa pimpinan CV Madina Aman Sejahtera, PPK, dan Kabag PBJ atas dugaan praktik persekongkolan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Robi menegaskan bahwa Komandan Madina berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. (S.N)
