dutapublik.com, KARAWANG — Program pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan revitalisasi di SMAN 2 Cikampek, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan. Sejumlah pertanyaan terkait transparansi pelaksanaan kegiatan, akses informasi, serta pengelolaan anggaran publik dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pihak terkait.
Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan harus dilaksanakan secara transparan, berintegritas, sesuai petunjuk teknis, serta dapat diawasi. Namun, dalam proses konfirmasi jurnalistik mengenai kegiatan revitalisasi di SMAN 2 Cikampek, awak media mengaku belum memperoleh penjelasan langsung dari pimpinan sekolah.
Dinas Pendidikan Jawa Barat menyebut pada 2026 pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan, termasuk pembangunan ruang kelas baru serta rehabilitasi ruang kelas. Secara keseluruhan, program tersebut mencakup 160 sekolah dengan 317 ruang kelas di Jawa Barat.
SMAN 2 Cikampek merupakan salah satu sekolah yang mendapat program pembangunan RKB dan revitalisasi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Priadi Tri Handoko, sebelumnya menjelaskan bahwa keterbatasan ruang menyebabkan sejumlah laboratorium digunakan sebagai ruang kelas.
Dengan adanya pembangunan RKB, laboratorium tersebut diharapkan dapat kembali difungsikan sesuai peruntukannya.
Wartawan Minta Konfirmasi, Jawaban Masih Terbatas
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, awak media mendatangi SMAN 2 Cikampek untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan revitalisasi serta pengelolaan anggaran sekolah.
Dalam komunikasi tertulis pada 29 Juli 2026, pihak Humas sekolah menyampaikan bahwa kegiatan yang masih berjalan belum dapat diliput sebelum dilakukan pemeriksaan atau audit.
Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Apakah pembatasan peliputan tersebut merupakan kebijakan internal sekolah? Apakah terdapat ketentuan tertulis yang menjadi dasar kebijakan tersebut? Apakah pembatasan berlaku terhadap seluruh pihak atau hanya terhadap aktivitas peliputan tertentu?
Pertanyaan tersebut penting dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kebijakan pengamanan kegiatan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran publik.
Terlebih, informasi resmi pemerintah menyebut program revitalisasi 2026 diarahkan agar pelaksanaannya berjalan transparan, berintegritas, sesuai petunjuk teknis, serta dapat diawasi. BBPMP Jawa Barat juga menyebut adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap satuan pendidikan penerima program revitalisasi.
Bukan Sekadar Bangunan, Anggaran Publik Perlu Dijelaskan
Sorotan juga berkaitan dengan rincian anggaran dan pelaksanaan pekerjaan revitalisasi di SMAN 2 Cikampek.
Sejumlah informasi yang perlu dikonfirmasi antara lain nilai program revitalisasi dan pembangunan RKB, sumber anggaran, jenis pekerjaan yang tercantum dalam perencanaan, volume pekerjaan, pihak pelaksana, pihak pengawas, serta progres pekerjaan di lapangan.
Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi jurnalistik dan tidak serta-merta menunjukkan adanya dugaan penyimpangan.
SMAN 2 Cikampek merupakan sekolah negeri. Data pemerintah mencatat sekolah tersebut sebagai satuan pendidikan negeri dengan NPSN 20247316.
Karena berkaitan dengan fasilitas pendidikan publik dan penggunaan anggaran pemerintah, informasi mengenai pelaksanaan program diharapkan dapat dijelaskan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan Dana Operasional Sekolah Juga Perlu Dikonfirmasi
Sorotan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik sekolah. Pengelolaan dana operasional sekolah juga menjadi bagian yang perlu dikonfirmasi secara terukur, termasuk dana BOSP dan BOPD yang disebut menjadi bagian dari pembiayaan operasional sekolah.
Sebelumnya, pemberitaan pada 2025 mengenai dana BOS SMAN 2 Cikampek memuat perbedaan antara data yang dipersoalkan awak media dan penjelasan pihak Humas.
Pemberitaan tersebut menyebut adanya persoalan terkait data penggunaan anggaran pemeliharaan. Namun, pihak Humas sekolah membantah adanya penyimpangan dan menyatakan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan sesuai ketentuan serta berada dalam pemantauan Kantor Cabang Dinas (KCD).
Hingga berita ini disusun, sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan revitalisasi, keterbukaan informasi, serta rincian anggaran masih memerlukan penjelasan dari pihak SMAN 2 Cikampek dan instansi terkait.
(Rahmat)






