dutapublik.com, KARAWANG – Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik yang diproses secara resmi maupun yang non prosedural, merupakan warga Indonesia yang mengais rezeki di negeri orang.
Untuk antisipasi maraknya pemberangakatan PMI non prosedural Timur Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, menggelar sosialisasi “Cara Aman Bekerja Ke Luar Negeri”, pada Rabu (8/3), bertempat di Dusun Gebangcarang Desa Lemahmukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Camat Lemahabang Sri Redjeki mengatakan, agar kepala desa bisa lebih selektif jika ada warganya yang akan berangkat ke luar negeri.
Keterangan Gambar2: Kabid Pentaker Disnakertrans Jabar Saat Menyerahkan Buku Kepada Camat Lemahabang Sri Redjeki
“Jika ada warga yang ingin berangkat ke Timur Tengah jadi pembantu rumah tangga, jangan diizinkan! Karena kan Ilegal. Moratorium masih belum dicabut oleh pemerintah Indonesia. Jika ada PMI yang bermasalah di tempatan luar negeri, kepala desa harus cepat respon dan membantu warganya yang bermasalah itu untuk segera pulang ke Indonesia,” ujarnya, sekaligus membuka acara sosialisasi tersebut.
Sementara, ketua BP2MI Jawa Barat, Kombes Pol Erwin Rachmat dalam arahannya menerangkan, semua stakeholder ikut bertanggung jawab untuk mencegah pemberangkatan PMI Timur Tengah untuk dijadikan pembantu rumah tangga.
“Kenapa ini masih terjadi berangkat menjadi PMI Ilegal? Rata-rata para kandidat PMI non prosedural itu tergiur dengan iming-iming uang vit dari sponsor atau calo. Padahal di balik itu, jahatnya minta ampun. Setelah calon kandidat itu dibawa dan diproses Ilegal ke Timur Tengah, maka kemungkinan Hp disita, gaji tidak sesuai, Majikan tidak manusiawi, dan kemungkinan ditelantarkan. Karena PMI non prosedural Timur Tengah itu tidak dibekali keterampilan sebelumnya,” terangnya.
Keterangan Gambar 3: Peserta Sosialisasi
Erwin Rachmat mengimbau, agar para pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Muspika, harus menjadi filter dalam mengantisipasi pemberangkatan PMI non prosedural Timur Tengah.
“Kita harus bentengi Desa kita, harus bentengi Kecamatan kita, dan kepada Bhabinkamtibmas serta Babinsa harus ikut bantu pemerintah desa dalam mencegah PMI non prosedural Timur Tengah. Filternya itu ada di Desa intinya. Berikan pemahaman kepada warganya masing-masing,” imbaunya.
Diterangkan Erwin Rachmat, BP2MI dengan pemerintah Indonesia sudah melakukan kerja sama dengan mengeluarkan KUR untuk PMI.
Acara sosialisasi tersebut diisi dengan penyerahan buku panduan mencari pekerjaan di luar negeri oleh Kabid Pentaker Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Hendra kepada Camat Lemahabang. (N. Wirasasmita)
