dutapublik.com, BEKASI – Kabupaten Bekasi terkenal sebagai kota industri di Indonesia dan memiliki kawasan industri terbesar se Asia Tenggara. Ribuan pabrik berdiri di Cikarang Kabupaten Bekasi. Hal ini menjadi daya magnet bagi warga diluar bekasi untuk mengadu nasib dan mencari pekerjaan di wilayah kabupaten bekasi.
Terlepas dari itu, jumlah angka pengangguran di kabupaten bekasi terbilang masih cukup tinggi berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi mencapai 203.000 orang pada tahun 2022. Jumlah ini, meningkat dibanding 2021, yakni 197.000 orang.
“Banyaknya warga pendatang menjadi salah satu faktor berkurangnya peluang kesempatan kerja bagi warga kabupaten bekasi karena persaingan (kompetisi). Kondisi itu tidak bisa dihindari karena warga pendatang dalam mencari pekerjaan tidak bisa dihalang-halangi dan dilarang karena setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Gunawan dalam rilisnya, Kamis (24/8/2023).
Oleh sebab itu pada saat ada lowongan pekerjaan di suatu perusahaan industri (factory) akan menjadi rebutan dan persaingan antara warga Kabupaten Bekasi dengan warga pendatang.
Selain faktor banyaknya warga pendatang, faktor lainnya adalah meningkatnya jumlah angkatan kerja di kabupaten bekasi. Setiap tahun jumlah angkatan kerja terus bertambah sementara jumlah lowongan kerja di pabrik semakin berkurang, sebab lainnya banyak pabrik berdirinya sudah sejak lama, dan minimnya pabrik baru berdiri bahkan banyak juga perusahan gulung tikar karena Covid dan terjadinya perang Rusia-Ukrania.
“Di sisi lain, angkatan kerja di kabupaten bekasi yang jumlahnya tinggi setiap tahunnya belum dipersiapkan keahlian (skill) yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan/industri karena pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja belum maksimal menyediakan BLK-BLK sebagai pusat pelatihan bagi angkatan kerja warga Kabupaten Bekasi. Diperparah lagi dengan kemunculan LPK-LPK yang lost kontrol dari pemerintah daerah dan perannya malah menjadi mediator (calo) tenaga kerja,” ungkapnya.
“Dengan fakta seperti itu jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi akan terus membengkak dan menjadi persoalan daerah dan negara. Kondisi pengangguran di Kabupaten Bekasi jika diibaratkan orang tinggal di hutan belantara bilamana ingin bertahan hidup tentunya orang itu harus memiliki daya fikir, kemampuan beradaptasi dengan hutan dan hewan buas, agar bisa tetap makan dan terhindar dari ancaman hewan buas atau dengan kata lain persaingan keras, siapa yang memiliki kecerdasan, kemampuan dan pengetahuan maka ia akan bertahan hidup karena mampu berdaya saing,” pungkasnya. (Uya)
