Agus Flores Dorong Kapolri Evaluasi Dirkrimsus yang Dinilai Lemah Tertibkan Tambang Ilegal dan Illegal Logging

69

dutapublik.com, JAKARTA – Ketua Umum Perkumpulan Wartawan PW Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Rugiarto, S.H., M.H., yang dikenal dengan nama Agus Flores, menyampaikan pandangannya terkait penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan pembalakan liar di sejumlah wilayah.

Menurut Agus Flores, jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah strategis untuk mendukung kebijakan pemerintah dan pimpinan Polri dalam memberantas kejahatan di sektor pertambangan dan kehutanan.

“Penunjukan Dirkrimsus bukan untuk sekadar jabatan atau simbol. Ini amanah untuk bekerja nyata mendukung program Presiden dan Kapolri dalam memberantas tambang ilegal dan illegal logging. Jika tidak mampu, masih banyak perwira menengah berpangkat komisaris besar yang berprestasi dan siap menjalankan tugas,” ujar Agus Flores, Rabu (4/2/2026).

Baca Juga:  Kadis PMD Madina Intimidasi Kepala Desa se kabupaten Mandailng Natal Terkait Penggunaan Dana Desa TA 2024

Ia menilai, kekecewaan publik kerap diarahkan kepada Kapolri maupun Kapolda ketika aktivitas tambang ilegal dan pembalakan liar masih berlangsung di daerah. Padahal, kata dia, persoalan tersebut perlu dilihat secara berjenjang sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

“Jangan semua kesalahan dibebankan kepada Kapolri atau Kapolda. Jika jajaran teknis, khususnya Dirkrimsus, tidak menjalankan tugas secara optimal, maka kritik publik seharusnya juga diarahkan ke level tersebut,” katanya.

Agus Flores juga mendorong para Kapolda agar bersikap objektif dan profesional dalam melakukan evaluasi internal, termasuk memberikan rekomendasi pergantian pejabat apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas penegakan hukum secara maksimal.

Baca Juga:  Dugaan Korupsi Pengadaan Ambulans RSUD Subang Mandek, Kejati Jawa Barat Diminta Turun Tangan

Ia menegaskan bahwa persoalan ini, menurut pandangannya, tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan, tetapi juga menyangkut citra institusi Polri dan kepercayaan publik terhadap komitmen penegakan hukum.

“Ini menyangkut kehormatan institusi. Dukungan terhadap agenda pemerintah tidak cukup disampaikan secara simbolik, tetapi harus dibuktikan melalui penegakan hukum yang konsisten, khususnya di sektor pertambangan dan kehutanan,” ujarnya.

Agus Flores berharap Polri dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam mendukung agenda nasional pemerintah, terutama dalam penegakan hukum yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Polri harus memberikan kinerja terbaiknya dalam mendukung agenda nasional,” pungkasnya. (NH)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *