dutapublik.com, KALIMANTAN BARAT – Aktivis Kalimantan Barat, Heri, angkat bicara terkait kebijakan yang dibuat oleh Kepala Badan (Kabadan) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan langkah baik yang patut dihargai, namun perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik setiap wilayah di Indonesia.
Menurut Heri, Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam sehingga penerapan kebijakan dengan pola yang sama di seluruh daerah perlu dikaji secara menyeluruh.
“Pulau Jawa memiliki karakter wilayah dan kepadatan penduduk yang berbeda dengan Kalimantan, Papua, Sulawesi maupun daerah-daerah kepulauan lainnya. Karena itu, apabila Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2026 diterapkan dengan pola yang sama di seluruh Indonesia, kita perlu melihat secara serius dampaknya terhadap para Mitra MBG,” ujar Heri.
Ia mengatakan, di balik pelaksanaan program MBG terdapat banyak masyarakat yang telah berani mengambil risiko dan mengeluarkan modal untuk ikut menyukseskan program pemerintah tersebut.
Menurutnya, tidak seluruh modal yang dikeluarkan oleh para Mitra MBG berasal dari dana pribadi. Sebagian di antaranya harus memperoleh pembiayaan melalui bank, koperasi maupun sumber pembiayaan lainnya.
“Mereka membangun tempat, menyediakan fasilitas, membeli perlengkapan, merekrut tenaga kerja dan menjalankan operasional. Semua dilakukan dengan satu harapan, yaitu ikut membantu menyukseskan program MBG sekaligus dapat mempertahankan usaha yang telah mereka bangun,” katanya.
Heri menilai perubahan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap perhitungan usaha para Mitra perlu menjadi perhatian. Pasalnya, sebagian Mitra disebut membutuhkan waktu hingga empat atau lima tahun untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
“Maka sangat menyedihkan apabila orang-orang yang sejak awal ikut membantu pemerintah justru kemudian berada dalam kondisi yang sangat berat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa para Mitra bukan sekadar pihak yang menjalankan kegiatan operasional, tetapi juga masyarakat yang telah mempertaruhkan harta, tenaga, waktu dan masa depan demi mendukung program pemerintah.
“Program MBG bukan hanya berbicara tentang makanan bergizi. Di balik satu porsi makanan, ada Mitra yang berinvestasi, ada pekerja yang menggantungkan penghasilan, ada keluarga yang menunggu dapur tetap berjalan, ada cicilan yang harus dibayar, dan ada harapan agar usaha yang dibangun dengan susah payah tidak berubah menjadi beban,” tutur Heri.
Karena itu, Heri berharap suara dan kondisi para Mitra MBG dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap perubahan kebijakan.
Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi tersebut bukan untuk menolak kebijakan ataupun menyalahkan pihak tertentu, melainkan agar kebijakan yang diterapkan dapat mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
“Kita ingin MBG sukses. Kita ingin program Presiden berjalan dengan baik. Tetapi kita juga ingin para Mitra yang telah berkorban tetap mampu bertahan,” katanya.
Heri juga berharap para pengambil kebijakan tidak hanya melihat persoalan dari sisi angka dan aturan tertulis, tetapi turut mempertimbangkan kondisi geografis, kemampuan Mitra, biaya operasional serta waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi.
“Jangan sampai mereka hanya dianggap sebagai Mitra ketika dibutuhkan, tetapi dilupakan ketika kebijakan berubah,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan sebuah program negara tidak terlepas dari peran masyarakat di lapangan yang bekerja, berjuang, mengeluarkan modal, bahkan mengambil risiko finansial.
“Semoga para pengambil kebijakan dapat melihat persoalan ini bukan hanya dari angka dan aturan yang tertulis di atas kertas, tetapi juga dari keringat, air mata, utang, perjuangan dan harapan para Mitra yang berada di lapangan,” pungkas Heri.
(Hery)
