dutapublik, CIANJUR – Polemik tentang dugaan kuat adanya indikasi kesemrawutan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam regulasi dana donasi gempa Cianjur seperti benang kusut.
Berkali-kali Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat (AMCM) mempertanyakan tentang donasi bantuan yang jumlahnya Milyaran. Kamis (23/2) jam 16.00 WIB. Sebanyak 30 orang perwakilan AMCM menemui DPRD Kabupaten Cianjur terkait adanya hasil rapat hari Rabu kemarin.
Hasilnya Pemerintah Kabupaten Cianjur akan memberikan berkas transparansi dana donasi.
“Namun yang membuat kita tidak habis pikir kok Pemerintah Kabupaten Cianjur berani mengelabui DPRD Komisi B yang notabene mempunyai tugas dan Fungsi Pengawasan yakni diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun kegiatan pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian dikatakan Galih Widiaswara, Pengurus AMCM baru-baru ini kepada Duta Publik melalui WhatsApp.
Galih menegaskan, bagaimana pihaknya berang kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur karena tidak transparan, dimana hanya memberikan rincian berkas laporan dan itupun tidak mendetail bantuan itu darimana besarannya berapa, lantas disalurkan kemana.
“Inikan sudah jelas diduga kuat adanya kesemrawutan dalam regulasi dana donasi gempa Cianjur, ” tegas Galih.
Masih Kata Galih, ia sangat kaget saat melihat rincian Penggunaan dan Penanganan Gempa dari Badan Penanggulangan Bencana Daera (BPBD) Kabupaten Cianjur sebesar Rp599 juta untuk pengadaan materai. “Untuk apa Materai sebanyak ini? dan yang lebih fantastik yaitu anggaran Uang Lelah sebesar Rp1,6 Miliar, Uang Makan dan Minum serta dari Instansi lain yang patut dipertanyakan yakni ada uang makan minum lapangan Dinas Rp63 Juta. Serta ada jasa kesenian sebesar Rp32 juta. Dimana coba hati nurani mereka? di saat masyarakat benar-benar terpuruk, dengan keadaan tidur di tenda berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Regulasinya seperti apa? jelaskan, Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam hal ini menurut saya lalai dalam penanggulangan bencana,” beber Galih.
“Kita mendesak kepada DPRD Kabupaten Cianjur segera membuat pansus dan mosi tidak percaya, Kita minta DPRD Kabupaten Cianjur harus tegas,” tandasnya.
Sementara saat dikonfirmasi Kepala Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur Didin Awaludin saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengaku sedang zoom meet, malah ia mengirimkan do’a bangun tidur, bukannya menjelaskan perihal konfirmasi yang dibutuhkan oleh Wartawan. (Red).
