dutapublik.com, KARAWANG – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto berupa penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berjalan cukup baik. Namun, di balik pelaksanaannya, muncul sejumlah sorotan terkait dugaan ketidaksesuaian anggaran dalam pengadaan bahan makanan dan menu yang disajikan oleh dapur MBG.
Beberapa waktu lalu, kasus keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah usai siswa menyantap menu MBG turut menjadi perhatian publik. Kini, kembali muncul dugaan bahwa menu yang disajikan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Badan Gizi Nasional (BGN) telah mewanti-wanti para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak melakukan praktik curang dalam pengelolaan anggaran. BGN menegaskan, apabila terbukti terjadi kecurangan, pihaknya tidak akan ragu membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Sorotan publik ini juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikabarkan tengah menyelidiki dugaan mark up serta manipulasi dalam pengadaan bahan makanan MBG di sejumlah daerah.
Mengingat anggaran program MBG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bernilai besar, setiap pelanggaran yang mengarah pada mark up maupun manipulasi anggaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda dalam jumlah signifikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain sanksi pidana, manipulasi menu seperti pengurangan kualitas dan kuantitas bahan makanan juga berpotensi merusak reputasi vendor serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
BGN menegaskan tidak akan mentoleransi segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan program MBG. P
Pemerintah juga melakukan pengawasan ketat, termasuk membuka peluang keterlibatan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran di daerah. (Endang Andi)
