dutapublik.com, SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., menyampaikan keprihatinan mendalam atas panjangnya antrean operasi bedah saraf di RSUD Dr. Soetomo. Salah satu laporan masyarakat menyebutkan seorang pasien tumor otak harus menunggu jadwal operasi hingga mengalami penurunan kemampuan penglihatan dan kondisi kesehatannya terus memburuk.
“Saya menerima langsung pengaduan dari masyarakat. Sebagai wakil rakyat, saya tidak bisa menutup mata ketika ada warga yang berjuang melawan penyakit berat, namun harus menghadapi waktu tunggu yang sangat panjang. Ini bukan sekadar persoalan administrasi rumah sakit, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” ujar Suli Da’im.
Berdasarkan penjelasan manajemen RSUD Dr. Soetomo, pada tahun 2024 pasien tersebut berada di urutan ke-152 dari total 492 antrean operasi bedah saraf. Saat ini, posisinya telah bergeser ke urutan ke-77 dari total 520 pasien yang masih menunggu jadwal operasi.
Pihak rumah sakit telah berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui mekanisme penyisipan jadwal apabila ada pasien yang berhalangan menjalani operasi. Selain itu, pasien diwajibkan menjalani kontrol rutin guna memantau perkembangan kondisi klinis dan tingkat kegawatan penyakitnya.
Suli Da’im mengapresiasi keterbukaan serta dedikasi tenaga medis RSUD Dr. Soetomo yang tetap memberikan pelayanan di tengah tingginya beban kerja. Namun, menurutnya, persoalan utama terletak pada kapasitas layanan yang belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan masyarakat.
Sebagai mitra kerja RSUD Dr. Soetomo di Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas pelayanan bedah saraf di rumah sakit rujukan terbesar di Jawa Timur tersebut.
“Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan fleksibilitas bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Momentum ini harus dimanfaatkan melalui penambahan ruang operasi, modernisasi peralatan medis, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan efisiensi sistem pelayanan. Jangan sampai masyarakat yang sedang memperjuangkan hidupnya justru dibebani antrean yang terlalu panjang,” tegas
Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur itu.
Politisi yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak membebankan seluruh pelayanan bedah saraf hanya kepada RSUD Dr. Soetomo.
Ia mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya memperkuat rumah sakit rujukan lain yang memiliki fasilitas bedah saraf, membangun jejaring layanan kesehatan yang terintegrasi, serta menyempurnakan sistem rujukan agar keterlambatan penanganan pasien dapat diminimalkan.
Suli Da’im menegaskan bahwa pengawalan terhadap persoalan ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD Jawa Timur dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah wajib memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, bermutu, dan berkeadilan,” tegasnya.
Ia memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan DPRD Jawa Timur guna mendorong langkah konkret dalam mengurangi waktu tunggu operasi bedah saraf demi keselamatan pasien.
(Muh Nurcholis)
