dutapublik.com, KARAWANG – Dikutip dari laman resmi OJK, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kegiatan usaha BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Karena, BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Salah satunya yaitu memberikan kredit.
BPR memiliki fungsi utama sebagai alat menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional dan diharapkan mampu meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional agar tercipta kesejahteraan masyarakat.
Namun, berbanding terbalik dengan BPR SK, yang berkantor di Jl. Tuparev Kabupaten Karawang, Jawa Barat. BPR SK, diduga merugikan salah satu debiturnya berinisial DT, warga Kabupaten Karawang.
Hal itu terungkap, ketika kuasa hukum DT, yaitu kantor hukum Yaya Taryana, S.H., M.H. & Partner’s, memberikan keterangan persnya kepada media dutapublik.com, pada Senin (3/4).
“Awalnya, klien kami ini mendapatkan pinjaman dari BPR SK, sebesar 50 juta. Karena klien kami lancar dalam membayar angsuran, akhirnya klien kami ini mendapat top up pinjaman sebesar 150 juta dari BPR SK sekitar tahun 2019. Namun, karena waktu itu ada pandemi Covid-19, klien kami berhenti dari tempat kerjanya. Sehingga, klien kami menunggak angsuran. Dari BPR SK pun tidak memberikan solusi untuk menawarkan restruktur kepada klien kami. Padahal, pemerintah menganjurkan dilakukan restruktur piutang, karena adanya pandemi Covid-19,” ungkap Eddy Prakoso, S.H.
Diceritakan Eddy, setelah kurang lebih satu tahun menunggak, BPR SK, melelang aset DT, yang menjadi jaminan kredit, yaitu berupa kontrakan sebanyak 7 pintu.
“Namun, menurut pengakuan klien kami, proses lelang aset miliknya itu, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada klien kami. Harga lelangnya pun jauh di bawah harga pasaran, yaitu dilelang hanya senilai 300 juta. Padahal, harga pasaran untuk kontrakan 7 pintu di daerah setempat itu, kisaran di angka 600 juta,” ujarnya.
Setelah aset milik kliennya itu dilelang oleh BPR SK, lanjut Eddy, sisa uang lebih hasil lelang yang menjadi hak kliennya, tak kunjung diberikan hingga saat ini.
“Sisa utang klien kami ke BPR SK, yaitu sekitar 244 juta lagi. Aset klien kami yang jadi jaminan kredit, dilelang oleh BPR SK, seharga 300 juta. Namun, selisih uang yang merupakan hak klien kami itu, tidak diberikan oleh BPR SK hingga sekarang dari April 2022 lalu,” bebernya.
Selaku kuasa hukum, Eddy menyayangkan atas tindakan BPR SK, yang menurutnya sangat merugikan DT.
“Kita sudah tempuh proses mediasi dengan melayangkan beberapa kali somasi kepada BPR SK. Namun, pihak BPR SK, tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga, kami saat ini sudah membuat Laporan Polisi di Polres Karawang, dengan Nomor: LP/B/497/III/2023/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT, per tanggal 30 Maret 2023,” paparnya.
Dengan kejadian tersebut, Eddy berharap, agar OJK, bisa melakukan pengawasan dan sekaligus melakukan audit terhadap BPR SK.
“Saya harap pihak OJK, jangan diam saja dengan kejadian ini. OJK harus memantau, mengawasi, dan kalau bisa melakukan audit kepada lembaga keuangan BPR, agar jangan sampai ada lagi oknum BPR yang merugikan masyarakat yang menjadi debitur, seperti perkara BPR SK yang sedang kami tangani saat ini,” tegasnya. (N. Wirasasmita)






