dutapublik.com, BANDUNG – Gelombang desakan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di tubuh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (APJATEL) semakin menguat. Sejumlah anggota mulai secara terbuka menyampaikan keresahan terhadap arah organisasi, pola kepemimpinan, hingga dugaan melemahnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Di tengah pesatnya perkembangan industri telekomunikasi nasional, sebagian anggota menilai kondisi internal APJATEL saat ini sudah memasuki fase yang memerlukan evaluasi menyeluruh demi menjaga marwah organisasi.
Salah satu anggota APJATEL di Kota Bandung menyebut Munaslub merupakan langkah penting dan mendesak untuk mengembalikan organisasi pada prinsip demokrasi dan profesionalisme.
“APJATEL dibangun sebagai rumah bersama operator jaringan telekomunikasi. Namun saat ini ruang dialog dinilai semakin sempit, aspirasi anggota tidak lagi terakomodasi dengan baik, dan sejumlah keputusan penting dianggap berjalan tertutup,” ujarnya, Rabu (06/05/2026).
Menurutnya, Munaslub bukan bentuk pembangkangan terhadap organisasi, melainkan mekanisme konstitusional yang diatur dalam AD/ART APJATEL.
“Jangan alergi terhadap evaluasi. Munaslub adalah instrumen koreksi dalam organisasi modern. Ini bukan soal menjatuhkan seseorang, tetapi menyelamatkan organisasi agar kembali profesional, transparan, dan tidak dikuasai kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, terdapat sedikitnya lima persoalan utama yang memicu keresahan anggota. Mulai dari program relokasi kabel udara ke bawah tanah yang dinilai belum siap secara infrastruktur, tingginya biaya utilitas yang membebani operator, lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah, belum jelasnya sistem utilitas terpadu, hingga meningkatnya ketidakpuasan terhadap proses pengambilan keputusan organisasi.
“Operator di lapangan menghadapi tekanan besar. Namun organisasi justru dinilai lebih fokus menjaga kepentingan elite internal. Kondisi ini memicu kekecewaan anggota di berbagai daerah,” katanya.
Kritik juga diarahkan terhadap pola kepemimpinan yang dianggap terlalu dominan dan minim ruang partisipasi. Sejumlah anggota bahkan mulai mengkhawatirkan adanya konsentrasi kekuasaan pada lingkaran tertentu yang dinilai membuat organisasi berjalan secara personalistik.
“Organisasi sebesar APJATEL tidak boleh dikelola seperti kerajaan kecil. Semua anggota memiliki hak yang sama untuk didengar. Ketika aturan mulai dianggap menguntungkan kelompok tertentu, maka kepercayaan anggota perlahan runtuh,” lanjutnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa dorongan Munaslub harus tetap dilakukan secara elegan, konstitusional, dan mengedepankan etika organisasi.
“Perjuangan menyelamatkan organisasi harus tetap bermartabat. Jangan ada fitnah ataupun serangan personal. Fokus utama harus pada perbaikan tata kelola, transparansi anggaran, kebijakan utilitas, dan perlindungan kepentingan seluruh anggota,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh anggota APJATEL di berbagai wilayah untuk membangun komunikasi dan konsolidasi yang sehat demi menyatukan aspirasi perubahan.
“Jika mayoritas anggota memang menginginkan pembenahan, maka Munaslub harus menjadi momentum evaluasi total. Ini kesempatan mengembalikan APJATEL pada tujuan awalnya sebagai organisasi yang independen, inklusif, dan benar-benar mewakili seluruh anggota, bukan hanya segelintir elite,” pungkasnya. (SM Migung)
