dutapublik.com, LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela Chalim, disebut-sebut diduga melakukan pembelaan terhadap kakak kandungnya, Chusnunia Chalim, terkait proyek pembangunan Jembatan Kali Pasir di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, yang hingga kini terbengkalai. Proyek tersebut diketahui telah menyerap anggaran sekitar Rp29 miliar.
Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 2018, saat Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh Chusnunia Chalim sebagai bupati periode 2016-2021. Chusnunia kemudian mengundurkan diri setelah terpilih sebagai Wakil Gubernur Lampung pada Pilkada 2018 dan dilantik pada 2019.
Sejumlah elemen masyarakat menyoroti beredarnya sebuah video dengan narasi bahwa Wakil Gubernur Lampung menelepon warga yang melakukan protes dan meminta agar perekaman kondisi jembatan dihentikan. Narasi tersebut dibantah oleh pihak Wakil Gubernur dan dinyatakan sebagai informasi tidak benar.
Melalui akun Instagram pribadinya pada 28 Januari 2026, Jihan Nurlela Chalim menyampaikan bahwa persoalan jembatan tidak diabaikan oleh pemerintah. Ia menjelaskan bahwa pembangunan jembatan permanen merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan membutuhkan dukungan anggaran besar lintas pemerintahan. Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, telah mengusulkan dukungan ke pemerintah pusat sejak 2025, serta telah dilakukan survei lapangan oleh balai teknis terkait.
Secara teknis, pembangunan jembatan belum direkomendasikan karena pertimbangan keselamatan, termasuk kondisi longsor di sekitar lokasi, sehingga desain perlu disusun ulang. Sambil menunggu proses tersebut, keselamatan masyarakat disebut menjadi prioritas. Pemerintah Provinsi bersama Panglima Kodam II/Sriwijaya mendorong pembangunan Jembatan Merah Putih sebagai solusi sementara yang ditargetkan mulai beroperasi pada Semester I tahun 2026.
Namun demikian, warga Kecamatan Way Bungur menilai akses penghubung yang layak masih jauh dari harapan. Jembatan yang diharapkan menjadi urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat itu telah mangkrak selama bertahun-tahun tanpa kepastian penyelesaian. Sejak dimulai pada 2018, proyek tersebut tercatat berganti kontraktor hingga tiga kali, dan salah satu kontraktor diketahui pernah tersandung persoalan hukum terkait dugaan korupsi. Saat ini, yang tersisa hanyalah tiang beton serta rangka besi berkarat di tengah aliran sungai.
Dampaknya, aktivitas pendidikan terganggu. Setiap hari, siswa dan guru harus menyeberangi sungai menggunakan perahu dayung. Ketika musim hujan dan debit air meningkat, penyeberangan menjadi sangat berisiko sehingga sebagian siswa terpaksa tidak masuk sekolah. “Kalau banjir, anak-anak tidak berani menyeberang. Kami khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujar seorang warga, Jumat (30/1/2026).
Warga menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut akses, tetapi juga keselamatan dan masa depan generasi muda. Mereka mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar segera mengambil langkah konkret. Bahkan, sebagian warga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat turun tangan untuk memastikan penyelesaian jembatan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Jembatan Kali Pasir masih terbengkalai. Sementara itu, guru dan siswa di seberang sungai terus berjuang menyeberang demi pendidikan, sembari menunggu kepastian dan keadilan dari pemerintah. (S.N)
